Terkait Kasus Korupsi Samsat, Tipikor Polda Bidik Dispenda Sumsel

 234 total views,  2 views today

PALEMBANG – Usai melakukan penyelidikan lebih mendalam, penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) fokus memeriksa pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumsel, terkait tipikor setoran pajak Samsat Palembang, yang merugikan negara hingga Rp 64 miliar.

Direktur Direskrimsus Polda Sumsel, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Eddy Purwatmo melalui Kasubdit III Tipikor Polda Sumsel, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Imran Amir mengatakan, dalam mengusut kasus dugaan penggelapan pajak kendaraan di Samsat Palembang, pihaknya fokus melakukan penyidikan terhadap Dispenda Sumsel.

“Saat ini kita memfokuskan pemeriksaan terhadap satu instansi yakni Dispenda Sumsel, untuk mengungkap kasus pengelapan pajak yang terjadi di Samsat Palembang,” jelas Imran saat dihubunggi melalui sambungan telepon, Minggu (8/2).

Ujar Imran, sejauh ini penyidik masih mengarahkan penyidikan ke Dispenda Sumsel lantaran instansi tersebut merupakan pengelola pajak. Bahkan belum lama ini, empat pegawai Dispenda telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk mengungkap kasus tersebut.

“Selain pegawai Dispenda yang telah kita periksa. Pegawai dari instansi Jasa Raharja dan Bank Sumsel Babel (BSB) yang ada di Samsat Palembang telah kita ambil keterangannya sebagai saksi,” katanya.

Imran mengungkapkan, selain instansi tersebut pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap anggota kepolisin terkait kasus tersebut. Namun sayangnya Imran tindak menyebutkan identitas anggota Polri yang telah menjalani pemeriksaan terkait kasus pengelapan pajak tersebut.

“Selain pegawai Dipenda, BSB dan Jasarahara, kita juga melakukan pemeriksaan terhadap anggota polri, dia diperiksa juga sebagai saksi dalam kasus tersebut,” ujar Imran.

Ketika ditanya adakah perbedaan pemeriksaan antara saksi dari warga sipil, Pegawai Negri Sipil (PNS) dan anggota Polri? Imran menjawab, jika semua diperiksa sesuai prosedur yang telah ada.

“Semua saksi kita periksa sesuai dengan perundang-undangan dan KUHP,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan penyelewengan dana setoran pajak di tubuh Samsat Palembang tahun 2012 hingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 64 miliar. Kasus tersebut mencuat lantaran adanya kejanggalan saat Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit di Samsat Palembang.

Setelah menemukan indikasi tersebut pihak BKP menyerahkan kasus tersebut kepada Tipikor Polda sumsel untuk menindaklanjutinya. Sejauh ini Tipikor Polda Sumsel sudah menetapkan satu tersangka yang berinisial Ir.

 

Teks      : Oscar Ryzal

Editor    : Junaedi Abdillah

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster