Tiga Nama Bakal Gantikan Heri Amalindo

 615 total views,  2 views today

Bupati PALI, Ir H Heri Amalindo MM

Bupati PALI, Ir H Heri Amalindo MM

PALEMBANG – Terkait dengan berakhirnya masa jabatan penjabat Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Heri Amalindo pada bulan April mendatang,  di Pemerintah Provonsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), sudah beredar kabar tiga nama, yang diduga kuat akan menggantikan Heri Amalindo.Tiga nama ini muncul dari ekselon II.

Tiga nama itu, yang berpeluang mengisi posisi orang nomor satu di Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut, yaitu Yulizar Dinoto, (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah-BPBD) Sumsel, Apriadi (Kepala Dinas Sosial) Sumsel dan Yusnin (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa-BPMPD) Sumsel.

Disinggung tentang 3 nama yang beredar untuk penjabat di PALI, Sekda pemprov Sumsel, Mukti Sulaiman enggan menanggapinya. Namun Mukti menyebutkan, orang yang menggantikannya merupakan PNS dengan kepangkatan ekselon II.”Saya belum tahu dan saya pikir belumlah untuk itu, dan nunggu keputusan Pak Gubernur,” ucap Mukti.

Sementara itu, Amsin, Kepala Biro (Karo) Otonomi Daerah (Otoda) Pemprov Sumsel, membenarkan jika masa jabatan Heri Amalindo sebagai Penjabat di PALI akan berakhir dalam waktu dekat. Namun demikian Amsin meyakinkan, kemungkinan besar Heri Amalindo akan maju pada Pemilukada di PALI mendatang. Maka dari itu, menurut Amsin, kekosongan itu harus diisi kembali. “Kemungkinan besar akan ada 3 nama, yang merupakan usulan dari Gubernur Sumsel Alex Noerdin ke Mendagri untuk dibuat keputusan. Sebab pada Bulan April nanti, habis masa jabatan Penjabat PALI, dan harus ada yang menggantikannya,” tegasnya.

Sementara untuk jabatan 5 kepala daerah di kabupatan dan kota di Sumsel yang masa juga akan berakhir pada tahun ini, pihak Pemprov Sumsel akan menunjuk Pelasana Tugas (Plt), sebelum digelar Pemilukada.

“Kemungkinan bisa ditunjuk Plt bukan caracteker atau penjabat, karena waktunya rata-rata tidak lama. Enam kabupaten lainnya sedang dipelajari, seperti OKU, OKU Selatan, OKUT Timur, Musi Rawas, dan Ogan Ilir karena waktunya sedikit. Rata-rata habis pada bulan Agustus dan September. Tetapi kalau  itu penjabat tetap harus persetujuan ke Mendagri dari usul Pak Gubernur Sumsel. Tapi kalau Plt atau Plh cukup SK Gubernur,” tegas Mukti.

Mukti menambahkan, dalam penujukkan orang untuk menjalankan roda pemerintahan di kabupaten yang kepala daerah berakhir bertanggungjawab juga untk melaksanakan Pemilukada. Terkait hal itu, menurut Mukti Pemprov Sumsel akan melihat kepentingannya terlebih dahulu, agar roda pemerintahan tetap berjalan.

“Kita lihat kepentingannya, kalau panjang kita usul penjabat, kalau pendek  dengan Plt atau Plh. Sebab kalau penjabat, ia berhak menandatangani soal keuangan, tapi kalau Plt atau Plh tidak berhak. Kita tidak ingin seperti di Muratara (Musi Rawas Utara) itu terlambat pembahasan APBD-nya, karena mengalami kekosongan pimpinan selama tiga bulan, dan kita lihat kepentingannya,” tandasnya.

Sebagimana diinformasikan sebelumnya, pada 2016 ada 7 kabupaten dan kota di Sumsel yang akan melaksanakan Pemilukada, yaitu Kabupaten OKU, OKUS, OKUT, OI, PALI, Mura dan Muratara. Dimana masa jabatan kepala daerah tersebut, semuanya akan habis pada 2015 ini, kecuali Kabupaten Muratara yang telah diisi penjabatnya oleh Agus Yudiantoro. “Sehingga, tersisa 6 kabupaten lagi yang akan ditinggal kepala daerah dan wakilnya. Dengan begitu untuk mengisi kekosongan kepala daerah tersebut, supaya pemerintahan tetap berjalan, harus diisi penggantinya, baik Penjabat, Plt atau Plh), yang kemungkinan besar dari lingkungan Pemprov Sumsel,” pungkasnya.

 

TEKS         : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR     : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster