Pemekaran Kikim Area Tinggal Ketok Palu

 1,206 total views,  2 views today

Ilustrasi | Dok KS

Ilustrasi | Dok KS

PALEMBANG – Pemprov Sumsel memastikan, perkembangan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), Kikim Area akan kembali dibahas pada Maret mendatang di Jakarta. Untuk melihat sejauh mana kondisi di lapangan, tim Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam) RI, pun menyambangi Sumsel dan Kabupaten Lahat.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Sumsel, Edward Chandra mengaku, jika saat ini semua kelengkapan dan persyaratan daerah pemekaran tersebut sudah lengkap.

“Persetujuan Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati Lahat serta DPRD Lahat juga sudah kita kantongi. Kajian akademik juga sudah ada. Apalagi DOB Kikim Area ini sudah termasuk dalam amanat presiden terkait 65 DOB di Indonesia,” ujarnya usai rapat membahas kelengkapan data dan masukan terkait dengan rencana pembentukan Kabupaten Kikim Area, di Kantor Pemprov Sumsel, Rabu (4/2).

Edward menegaskan, tim yang terdiri dari tiga orang tersebut, kemarin turun ke Lahat untuk memenuhi persyaratan terkait DOB tersebut.

“Pembahasan lanjutan dilanjutkan Maret mendatang di DPR RI. Jadi, semuanya sekarang sudah di Jakarta. Kita tinggal menunggu ketuk palunya,” ujar Edward.

Menurut Edward, masyarakat setempat didukung sejumlah elemen pun antusias untuk pembentukan DOB tersebut. Terlebih, administrasi teknis, wilayahan serta data lainnya juga sudah terpenuhi.

“Jadi kita lihat bagaimana perkembangannya,” imbuhnya.

Rencana pembentukkan Kikim Area sebagai DOB pun mendapat dukungan penuh dari Pemprov. Tak cuma syarat administrasi, Pemprov akan mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu selama dua tahun ke depan.

“Kalau sudah terbentuk menjadi daerah baru, Pemprov Sumsel pasti membantu keuangan daerah itu. Paling tidak dua tahun ketika daerah itu terbentuk melalui APBD. Sampai bisa mandiri, memiliki pos pendapatan sendiri,” kata Sekretaris Daerah Sumsel, Mukti Sulaiman.

Ia menegaskan, syarat administrasi untuk menjadi daerah baru bernama Kikim Area telah lengkap. Mukti menilai, tak ada alasan untuk menunda apalagi menolak Kikim Area melepaskan diri dari Kabupaten Lahat. Menyangkut penolakan beberapa warga, Mukti menilai hal wajar dalam proses demokrasi di Indonesia.

“Dilihat dari batas wilayah dan potensinya, Kikim Area memenuhi syarat untuk menjadi daerah baru di Sumsel. Kalaupun ada aksi penolakan yang terjadi, saya kira itu hal yang biasa. Dalam setiap rencana pasti ada pro dan kontra. Tapi aspirasi Kikim Area datang dari bawah, jadi kenapa tidak untuk segera dibentuk,” jelasnya.

Masih kata Mukti, proses pembentukkan daerah Kikim Area masih berlangsung. Beberapa persyaratan yang diminta oleh DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah diberikan. Mukti menegaskan, Kikim Area hanya tinggal menunggu keputusan.

 

TEKS       : IMAM MAHFUZ
EDITOR    : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster