“Kartu Rehabilitasi Narkoba bisa Halangi Proses Hukum”

 263 total views,  2 views today

Ilustrasi BNN | Ist

Ilustrasi BNN | Ist

PALEMBANG – Ketua DPD KNIP Sumatera Selatan (Sumsel) Sofhuan Yosfriansyah menilai, kartu rehabilitasi yang dimiliki oleh pecandu narkoba akan membatasi gerak hukum pihak kepolisian. Sekalipun, menurut Sofhuan hal itu telah mendapatkan izin dari Badan Narkotika Negara (BNN). Akibatnya, ppaya tindakan hukum yang seharusnya ditegakkan, seperti memasukkan pengguna narkoba ke dalam penjara, akan sedikit terhalang dengan adanya kartu rehabilitasi tersebut.

Menurutnya, terlepas pentingnya rehabilitasi tersebut kartu yang dimiliki orang pecandu narkoba bisa dijadikan sebuah alat ampuh apabila ditangkap tangan oleh pihak kepolisian. “Bisa saja kan, ketika oknum tertangkap tangan bawa narkoba, setelah menunjukkan kartu itu lepas begitu saja. Rehabilitasi itu pada dasarnya bagus, tapi tinggal lagi sistem dan pengawasan pemilik kartu itu sendiri. Tidak bisa serta merta mendapatkannya. Harus jelas dan benar-benar diperuntukan bagi orang yang tepat,” tambah Sofhuan.

“Tolong sampaikan pada BNN dan Polisi, ngapain dikasih kartu rehabilitasi itu. Kartu itu cenderung melindungi. Apakah BNN terbuka, sejauh mana tingkat kerusakan dan pengawasannya. Terlepas itu tempat rehabilitasi memang diperlukan,” ujarnya.

Ketika disinggung mengenai hukuman mati yang baru baru ini dilakukan terhadap pecandu narkoba, dikatakan Sofhuan sepakat saja, karena hal tersebut merupakan sebuah tindakan sebagai efek jera.

 

TEKS       : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR   : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster