Belum ada Dewan Pengupahan, OKU Selatan Tetap “Berkiblat” pada UMP

 380 total views,  2 views today

MUARADUA – Belum adanya Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, memaksa daerah tetap berkiblat pada Upah Minimum Propinsi (UMP), sehingga Upah Minimum Sektoral Kabupaten () belum bisa diterapkan.

Masalah ini sangat disayangkan, sebab saat ini telah banyak investor perkebunan dan pertambangan yang masuk ke Bumi Serasan Seandanan ini.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten OKU Selatan, Putra Bani menjelaskan, penerapan upah pekerja di Kabupaten OKU Selatan masih mengacu pada UMP (Upah Minimun Regional).

“Kami akan berkoordinasi untuk membentuk DPK (Dewan Pengupahan Kabupaten) dengan pihak terkait dalam waktu dekat ini,” ujar Putra Bani.

Penentuan UMSK di esuaikan dengan peningkatan upah perhitungan dari kebutuhan hidup layak per sektoral. Untuk Kabupaten OKU Selatan, DPK belum terbentuk sehingga masyarakat berpatokan pada UMP atau sektoral provinsi.

Selain belum adanya DPK, juga belum adanya perusahaan besar yang membidangi sektor pekerjaan tertentu juga menjadi penyebab UMSK tersebut belum bisa ditetapkan.

Masuknya investor di bidang perkebunan dan pertambangan di Kabupaten OKU Selatan hingga diperlukan adanya ketetapan yang mengatur sektor pekerjaan agar warga OKU Selatan jangan sampai dirugikan soal upah.

Sistem pengupahan belum ada jadi masih mengaju pada UMP dan penerapannya harus dikoordinasikan dan melibatkan para pekerja, agar dapat menghindari adanya kesewenangan perusahaan terhadap pekerja.

 

TEKS : FITRI

EDITOR : FJ ADJONG

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster