Syaiful Fadli : Kepemimpinan Jokowi Tak Ada Perubahan

28 total views, 3 views today

Politisi Partai Keadian Sejahtera (PKS) Syaiful Padli | Ist

Politisi Partai Keadian Sejahtera (PKS) Syaiful Padli | Ist

PALEMBANG – Politisi Partai Keadian Sejahtera (PKS) Syaiful Padli menilai, 100 hari pemerintahan Jokowi-JK belum ada prubahan signifikan. Menurut Syaiful, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan. Syaifukl mencontohkan, ketidaktegasan presiden dalam bertindak kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Tak hanya itu, menurutnya, sejumlah program dimasa Jokowi saat ini dinilai masih tetap sama dengan program masa kepemimpinan SBY.

Dikatakan Syaiful, seperti kisruh antara KPK dan Polri harusnya Presiden Jokowi bisa mengambil langkah tegas, jika terlibat jangan dilantik, dan jika bersalah harus diproses hukum. “Belum ada perubahan yang signifikan dibanding masa kepemimpinan Presiden sebelumnya SBY, “ ungkapnya menanggapi 100 hari pemeirntahan Jokowi-JK.

Tak hanya dalam menghadapi kisruh KPK-Polri, program Jokowi-JK yang diluncurkan saat ini juga dinilai Syaiful masih sama seperti dibuat SBY dengan hanya diganti namanya saja. Seperti program sekolah dan kesehatan gratis melalui tiga kartu saktinya.” Pemerintah sebelumnya kan memang telah mencanangkan program sekolah dan kesehatan gratis tersebut,” ujarnya.

Masih kata Syaiful, kebijakan Jokowi dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu, kemudian menurunkannya kembali, dinilai Syaiful dapat membuat masyarakat bingung. Betapa tidak, meski telah diturunkannya harga BBM namun harga barang kebutuhan yang lain masih belum juga turun. “Jadi kebutuhan masyarakat yang meningkat juga membuat masyarakat bingung. Masyarakat hanya ingin kehidupan layak. Percuma kalau BBM turun yang lain tidak, “ kata anggota Komisi III DPRD Sumsel ini.

Disinggung mengenai susunan Kabinet atau para menteri yang ditunjuk Jokowi saat ini Syaiful menghimbau agar dilakukan evaluasi besar-besaran. “Jangan sekadar lips servis saja. Mengenai para menteri pilihan Jokowi, seharusnya mencontohkan yang baik, dari perkataan hingga sikap. Harusnya melakukan kembali evaluasi orang orang itu,” tambahnya.

Terpisah, pengamat politik Universitas Sriwijaya, DR Febrian mengatakan, 100 hari pemerintahan Jokowi-JK dalam praktik politik selalu menjadi batu uji terhadap konsep yang dijual kandidat. “Bagi Jokowi bukan hal mudah membuktikan Nawacita, memberikan aksentuasi pada pembangunan awal semacam ini. Jika rekrutmen Kapolri dan Jaksa agung sebagai contoh konsep keterbukaan dan amanah, maka pemilihanya jauh untuk disebut janji yang ditepati,” tambah Febrian.

Febrian juga menilai, jika kenaikan BBM dianggap sebagai upaya menghilangklan subsidi yang tidak bermanfaat, maka akibat lanjutan kenaikan BBM justru tidak dapat dijaga oleh Pemerintahan.

Ketika disinggung mengenai banyaknya kritikan masyarakat terhadap kabinet bentukan Jokowi, menurut Febrian kabinet tersebut tanpa transaksi dan ramping. Diawal saja, sudah menimbulkan polemik. Termasuk Menkopolhukam. “100 hari kemudian kasus dan masalah bangsa diuji dengan tindakan dan ucapan yang seyogianya berpihak kepada rakyat. Nyatanya berbanding terbalik. Namun tidak semua mentri mendapat rapor merah. Bebrapa menteri perlu diapresiasi dan mendapat reward. Persoalan pokok yang saya lihat adalah konsep yang dijual belum dapat diterjemahkan bawahan Presiden. Sistem belum berjalan, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Dan menurut saya, reshufle bukan solusi,” pungkas Febrian.

 

TEKS        : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR    : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com