Ketua DPRD Sumsel : KPK-Polri Harus Menahan Diri

 287 total views,  2 views today

PALEMBANG – Konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri hingga saat ini belum juga usai. Kontan saja, persoalan ini mengundang berbagai persepsi di kalangan masyarakat hingga kalangan anggota DPRD Sumsel. Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramandha Kiemas mengatakan, dalam kasus tersebut, sebaiknya kedua lembaga itu sama-sama menahan diri. Keduanya sebaiknya menjalankan fungsi dan tugasnya masing masing.

Disisi lain menurut Giri, saat ini masyarakat menantikan ketegasan dari Presiden Jokowi terutama menyikapi konflik antara KPK dan Polri tersebut. Bahkan aroma balas dendam begitu kental, tatkala masyarakat dipertontonkan drama penangkapan BW di hadapan anaknya pekan silam.

“Idealnya tidak saling menyandera antara Polisi dan KPK. Polisi harus profesional dalam menjalankan tugas dan KPK juga jangan terkesan tebang pilih. Dua dua nya harus diselamatkan kalau Negeri ini mau maju,” ujar Giri, belum lama ini.

Menurut Giri masyarakat saat ini harus sabar menunggu apapun hasil proses hukum yang sedang diproses. Sebab hal ini menyangkut penegakan hukum. “Akan tetapi cara-cara yang tidak baik dan tidak elok, sebaiknya ditinggalkan, sehingga tidak menimbulkan polemik, “ kata Giri.

Terpisah, anggota DPRD Sumsel fraksi PAN Mardiansyah menilai, sekarang ini masyarakat Indonesia tengah menantikan ketegasan dari Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara dalam menyikapi konflik antara KPK-Polri.

Mardiansyah tidak membantah kalau dalam konflik itu sarat aroma balas dendam. “Kita tidak bisa menampik anggapan jika masyarakat menilai ini adalah kriminalisasi terhadap KPK. Kenapa tidak?  saat ini para pimpinan KPK semua diadukan ke Mabes Polri,” ucap dia.

Mardiansyah, mengakui Pimpinan KPK itu bukanlah manusia setengah dewa. Tapi jika pada saat hampir bersamaan semua dosa lama pimpinan KPK dilaporkan secara bergantian, kesannya ada aroma balas dendam. Menurtnya, tidak salah kalau masyarakat menganggap ini sebagai upaya pelemahan terhadap KPK.

“Andaikan penetapan BW dianggap penuh rekayasa, presiden bisa memerintahkan Plt. Kapolri untuk mengeluarkan SP3. Itu salah satu contoh solusi agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Bukan maksudnya Presiden intervensi masuk ke dalam kewenanngan Polri, tapi kapasitas dia sebagai kepala negara. KPK dan Polri itu lembaga Negara. Jadi kapanpun dan dalam kondisi apapun presiden bisa mengeluarkan sikap tegas terhadap kisruh yang terjadi di dua lembaga tersebut,” tegasnya Mardiansyah.

 

TEKS       : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR   : IMRON SUPRIYADI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster