Dana tak Jelas, Bantuan Hukum Gratis Nihil

 274 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi | Dok KS

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel belum melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2014 atas perubahan Perda nomor 8 tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Gratis di Sumsel. Sebab standar biaya yang diusulkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum ditetapkan.

Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Sumsel, Ardani mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat karena belum mengetahui anggaran yang harus dikeluarkan untuk menangani satu kasus.

“PP nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Bantuan Hukum Standar di Pasal 21 menyebutkan, biaya diusulkan Kemenkumham dan ditetapkan oleh Kemenkeu. Sayangnya hingga sekarang belum ada standar yang telah diputuskan. Kita tidak tahu berapa dana yang harus dikeluarkan per kasus,” kata Ardani di kantornya, kemarin.

Padahal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel tahun 2015, Pemprov Sumsel melalui Biro Hukum dan HAM, telah menganggarkan dana ratusan juta untuk membantu masyarakat pra sejahtera yang kesulitan mendapat bantuan hukum.

“Kita ingin segera membantu masyarakat. Tapi belum jelas apakah tiap kasus kita harus mengeluarkan Rp10 juta atau bisa sampai Rp30 juta, karena belum ada aturan standar biaya penanganan kasus mulai dari pemeriksaan hingga persidangan,” ucapnya.

Pemprov Sumsel juga belum menenggatkan kapan Kemenkeu harus menetapkan aturan tersebut. Bila merasa berlarut-larut, Pemprov Sumsel berencana menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar bisa menetapkan standar biaya sendiri.

“Kalau standar biaya belum juga keluar, kita minta pusat mengizinkan daerah mengaturnya sendiri. Tentunya dengan persetujuan DPRD. Dalam bulan-bulan ini kita surati ke Mendagri. Belum tahu apakah disetujui tapi perlu dicoba, karena dasarnya ada di UU RI nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 19 yang menyebutkan daerah dapat mengalokasiklan anggaran sesuai kemampuan,” terangnya.

Mengenai bantuan hukum gratis Sumsel, Ardani menjelaskan, bila tidak semua masyarakat yang akan mendapatkan asistensi pemerintah. Hanya orang-orang tertentu, yakni mereka yang masuk dalam kategori kurang mampu. Pemprov akan menyeleksi seluruh laporan permohonan bantuan hukum yang masuk.

“Masyarakat mengajukan permohonan ke Gubernur melalui Biro Hukum dan HAM dengan persyaratan melampirkan KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu dan menjelaskan permasalahan hukum yang dihadapi. Kita akan verifikasi dulu personal pelapor dan kasus hukumnya, setelah itu bisa diputuskan melalui pertimbangan Gubernur,” katanya.

Ungkap Ardani, semua jenis kasus hukum akan ditangani Pemprov bekerja sama Kantor Pengacara yang sudah terverifikasi oleh Kemenkumham. Mulai dari kasus Perdata, Pidana bahkan ke tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bantuan hukum tetap melayani masyarakat yang menggugat Pemprov Sumsel sekalipun.

“Verifikasi pelapor cukup penting. Karena dari pengalaman sebelumnya, ada masyarakat dengan ekonomi mampu mendapat bantuan hukum. Rasanya kurang adil. Kita ingin memperjuangkan keadilan masyarakat kurang mampu, bukan berdasarkan jenis kasus yang ia hadapi,” tukasnya.

 

TEKS         : IMAM MAHFUZ
EDITOR     : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster