Persoalan Lahan Tak Kunjung Selesai, Warga Gajah Mati dan Sibur Ukur Ulang Lahan

 378 total views,  2 views today

KAYUAGUNG – Permasalahan sengketa lahan antara warga Desa Gajah Mati dan Sungai Sibur, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan PT Pratama Nusantara Sakti (PNS), hingga kini masih berlanjut.

Sejumlah perwakilan warga Gajah Mati dan Sungai Sibur, Senin (2/2) pagi turun ke lokasi untuk melakukan pengumpulan data yang lebih valid, dengan melakukan pengukuran ulang lahan yang disengketakan.

Walaupun hanya perwakilan masyarakat yang datang, tanpa adanya perwakilan pemerintah kabupaten ataupun kecamatan dan pihak perusahaan, namun warga mengaku hasil pengumpulan data tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa Lahan dan Tapal Batas Pemkab OKI yang diketuai oleh Wakil Bupati OKI, HM Rifai SE.

Menurut tokoh masyarakat Sungai Sibur, Sang Dewi Rusmin Nuryadin, dilakukannya pengukuran ulang lahan di lapangan merupakan rekomendasi dari Tim Terpadu.

“Ini merupakan usulan dari Tim Terpadu Pemkab OKI dengan membentuk tim kecil untuk pengukuran ulang lahan. Seharusnya juga Camat Sungai Menang, Bahrul hadir disini, namun karena yang bersangkutan sakit, sehingga tidak bisa datang ke lokasi,” ujar Sang Dewi.

Dikatakannya, wilayah operasional PT PNS meliputi dua desa yakni Desa Gajah Mati dan Sungai Sibur, Kecamatan Sungai Menang OKI.

Sejak beroperasi awal tahun 2014 lalu, hingga kini perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan tebu itu belum pernah melakukan ganti rugi terhadap lahan milik warga yang masuk HGU perusahaan.

“Jadi total lahan yang diklaim masyarakat Sibur dan Gajah Mati seluas 29.925,23 hektar. Lahan ini dahulunya merupakan lahan warga untuk mencari ikan dan bercocok tanam, namun sejak perusahaan masuk, warga tidak bisa lagi mencari ikan dan bercocok tanam, sementara lahan yang dilengkapi bukti-bukti kepemilikan itu belum sama sekali diganti rugi,” terang Sang Dewi.

Menurut Sang Dewi, saat ini PT PNS baru mendapatkan hak guna usaha (HGU) seluas 10.000 hektar dari 29.925,23 hektar lahan yang direncanakan.

“Tapi perusahaan masih terus mengajukan HGU, jadi jangan sampai proses HGU berjalan, namun ganti rugi tidak dilakukan. Ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Untuk itu kami akan segera melaporkan hasil pengumpulan data di lapangan ini kepada Tim Terpadu agar mereka bisa segera memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan terkait proses ganti rugi,” bebernya.

Minal, warga Sungai Sibur lainnya menuturkan, lahan yang dituntut masyarakat Sungai Sibur, yakni lahan Sonor yang terletak di bagian kiri dan kanan Sungai Alam sepanjang 1,5 Km atau seluas 2.850 hektar.

“Lalu lahan Sonor Indah yang di luar 1,5 Km dari Sungai Alam, lahan itu sah milik masyarakat dengan bukti 370 surat atau seluas 740 hektar. Kemudian lahan usaha yang telah diusahakan oleh beberapa kelompok masyarakat seluas 1.580 hektar,” urainya.

Dikatakannya, mengenai permasalahan lahan ini, antara masyarakat dan PT PNS telah beberapa kali musyawarah yang difasilitasi Pemkab OKI melalui Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa Lahan dan Tapal Batas, namun selama itu pula belum ada titik terang terkait penyelesaiannya.

“Informasi terakhir dari pihak pemerintah desa, perusahaan sanggup mengganti rugi lahan dengan nilai Rp1 juta/hektar. Namun itu informasi dari pemerintah desa, kami ingin permasalahan ini diselesaikan berdasarkan aturan dan peraturan yang berlaku, Pemkab OKI harus bisa memfasilitasi kedua pihak untuk menyelesaikan masalah yang ada tanpa merugikan pihak manapun,” harapnya.

Wakil Bupati (Wabup) OKI, HM Rifai SE selaku Ketua Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa Lahan dan Tapal Batas sebelumnya mengatakan, permasalahan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Pihaknya bersama tim dan pihak terkait lainnya dalam waktu dekat juga akan turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran lahan.

“Mudah-mudahan permasalahan ini bisa cepat diselesaikan, namun tidak merugikan salah satu pihak. Pemkab OKI dalam hal ini Tim Terpadu siap menerima laporan dari masyarakat dan seoptimal mungkin akan menyelesaikannya dengan memediasi antara masyarakat dan perusahaan,” tandasnya.

Menanggapi adanya permasalahan sengketa lahan antara warga Gajah Mati dan Sungai Sibur dengan PT PNS ini, anggota DPRD OKI asal daerah pemilihan Sungai Menang, Amirsyah SH berharap Tim Penyelesaian Sengketa Lahan dan Tapal Batas Pemkab OKI dapat terus memfasilitasi pertemuan antara warga dengan perusahaan.

“Saya yakin Tim Pemkab OKI bisa menyelesaikan masalah ini. Selaku wakil rakyat, saya berharap masalah ini segera diselesaikan dan keputusan yang diambil nantinya tidak merugikan pihak manapun,” ujarnya.

 

TEKS         : DONI AFRIANSYAH

EDITOR     : FJ ADJONG





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster