Ojek Gandeng Masih Ilegal

 1,830 total views,  2 views today

EMPAT LAWANG – Meskipun tergolong ilegal, angkutan umum jenis motor gandeng yang kian marak di wilayah Kabupaten Empat Lawang, telah mengubah bentuk asli sepeda motor ini. Ribuan unit, beroperasi bebas terutama di ibukota Kecamatan Tebing Tinggi, akan ditertibkan.

Mengupayakan penertiban dan payung hukum operasional ojek gandeng, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) mengajukan rencangan peraturan daerah (Raperda) tentang penertiban motor gandeng.

“Ojek gandeng sudah jadi angkutan khas Empat Lawang, namun belum tertib dan tertata. Makanya diajukan raperda agar kedepan bisa dilakukan pengawasan,” jelas Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri (HBA), pada paripurna pembahasan dua raperda terkait motor gandeng dan perubahan nomenklatur Dinas Pasar dan Dinas Kesehatan, di Gedung Paripurna DPRD Empat Lawang, kemarin (2/2).

Kata HBA, ojek gandeng bukan becak motor (bemo), tapi sepeda motor dipasang gandengan samping. Ini sebenarnya bukan kendaraan khas Empat Lawang, namun sekarang sudah menjamur ribuan unit yang beroperasi.

Diakui HBA, bisa dikatakan masih ilegal karena telah merubah speck asli sepeda motor. Namun akan diupayakan agar bisa ada ketentuan atau payung hukum agar bisa beroperasi secara teratur.

Makanya harus ditertibkan, speck, trayek dan peruntukan ojek gandeng harus benar-benar diatur. Keberadaan bentor harus dikemas agar layak dan bisa menjadi angkutan umum.

“Kita bahas konsefnya kedepan, kalaupun bisa menjadi sumber PAD harus disesuaikan lagi,” jelas HBA.

Menyangkut keselamatan orang banyak imbuh HBA, makanya kondisi ojek gandeng harus dicek betul oleh Dishub, kepolisian dan teknis. Kalau sudah memenuhi standar keselamatan penumpang, baru ada izin menggunakan jalan raya dan beroperasi.

Sementara itu Kepala Dishub Empat Lawang H Choiri Badri mengakui, sejauh ini pihaknya sudah menghentikan perakitan atau pembuatan ojek gandeng baru. Namun sebutnya, yang sudah beredar memang cukup banyak mencapai ribuan unit.

“Kita ajukan raperdanya, agar operasional ojek gandeng bisa lebih tertib dan menjadi angkutan khas daerah,” jelas Choiri.

Secara terpisah, Ketua DPRD Empat Lawang H David Hadrianto menyambut baik raperda diajukan pihak eksekutif. Namun ia menyarankan agar dilakukan pengkajian ulang, sebab jika mengacu pada ketentuan disejumlah daerah ada larangan operasi bagi motor gandeng. Apalagi sudah mengubah bentuk kendaraan.

“Kita pelajari lagi bersama, kalau memang tujuannya ke sumber PAD toh ini kewenangan Dispenda bukan Dishub. Terkait izin operasional, tentu karena sudah menyalahi speck akan berbenturan ke pajak kendaraan dan uji KIR,” jelas David.

Di sisi lain, Heri (35) tukang ojek gandeng mengaku awalnya hanya ikut-ikutan. Karena cukup banyak penumpang dan bisa mendapat rejeki ia pun terus beropersi. Namun ia tak menampik kerap mendapat teguran baik dari Dishub dan Kepolisian, terkait pajak dan izin operasi.

“Kami nurut saja pak, ditertibkan siap tapi jangan di stop aktifitas kami. Ini pencaharian kami untuk menyambung hidup,” aku Heri berharap, ada trayek khsus agar tidak rebutan atau mengganggu jalan umum.

 

TEKS        : SAUKANI

EDITOR    : FJ ADJONG





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster