Diduga Terindikasi Korupsi, Plt Kabag Humas Muba Dipertanyakan

12 total views, 3 views today

PALEMBANG – Himpunan Aktivis Mahasiswa Sumatera Selatan (Hamass) menilai, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagiam (Kabag) Humas Setda Pemkab Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Solekhan disinyalir dan diduga kuat melakukan mal-administrasi negara dalam penunjukan jabatan struktural.

Karena itu, puluhan massa tergabung dalam Hamass mendesak Pramono Widyo Utomo Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Palembang agar meninjau ulang kembali pengangkatan pejabat dimaksud.

Bahkan, Hamass meminta supaya Pramono segera memproses penegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap yang bersangkutan, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan sebagaimana PP Nomor 53 Tahun 2010. Serta surat edaran Kepala BKN tentang aturan struktur jabatan fungsional dan eselon pejabat terkait.

“Juga memberikan rekomendasi pada Bupati Muba untuk sesegera mungkin mengganti Solekhan dan memberikan jabatan tersebut kepada orang yang cakap dan memenuhi syarat dalam jabatan tersebut sesuai aturan hukum berlaku,” John Kenedy, Koordinator Aksi Hamass menegaskan.

Di samping mendesak Kepala Regional VII BKN Palembang, Hamass mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel guna melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait mal-administrasi yang berindikasi merugikan keuangan negara, dalam hal penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh pengguna anggaran (PA) dipengadaan barang dan jasa pemerintah di Satuan Kerja Humas Setda Pemkab Muba.

“Yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagai PPK, di antaranya tidak memiliki sertifikat jadi PPK,” ungkap Jhon.

Menyoal hal itu, Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Pramono Widyo Utomo menyebutkan, jika berdasarkan aturannya, Solekhan layak ditunjuk mengemban jabatan tersebut. Hanya saja, dia tak bisa diangkat sebagai Kabag Humas Setda Pemkab Muba definitif.

“Untuk statusnya Plt, tidak ada yang salah, untuk ditunjuk sebagai Kabag Humas Setda Pemkab Muba definitif tidak bisa, karena tidak memenuhi syarat aturan struktur jabatan,” terangnya.

Hamass juga mengungkap bahwa ada indikasi tindakan korupsi besar-besaran dan berjemaah di Muba. Guna upaya menjalankan peran-serta masyarakat dan sebagai kontrol sosial pemerintahan yang bersih dan bebas dari berbagai praktik tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Sumsel.

“Dari berbagai dugaan kasus tindak pidana korupsi yang pernah kami sampaikan, hingga saat ini belum ada kejelasan. Dimulai dari dugaan korupsi jalan produksi di Dinas Perkebunan dan dugaan mal-administrasi pada Satker Bagian Umum perlengkapan Kabupaten Muba yang berindikasi merugikan keuangan negara,” beber Jhon.

Tak hanya itu, Jhon kembali mengungkapkan ada empat proyek yang dinilai gagal dengan nilai miliaran rupiah di Satuan Kerja Dinas PU Cipta Karya yang dirilis dalam daftar hitam.

“Antara lain, proyek rumah pintar, gedung serbaguna, lapangan futsal, dan Mesjid Raya yang menghambur-hamburkan uang negara,” bebernya.

Saya tak Mau Ambil Pusing

Sementara itu, Sekretaris Daerah Muba Sohan Majid yang juga dikonfirmasi Harian Umum Kabar Sumatera, Senin (2/2) melalui telepon genggamnya belum dapat berkomentar saat dikonfirmasi dengan alasan sedang rapat.

“Nah, saya belum bisa komentar, karena sedang ada rapat bersama Pak Bupati (Pahri Azhari-red),” ujarnya singkat.

Terpisah, juga melalui via telepon seluler, Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Humas Setda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) Solekhan angkat bicara terkait tuntutan Hamass.

Ucap Solekhan, tuntutan Hamass guna mengganti dirinya dan memberikan jabatan tersebut kepada orang yang cakap tidaklah memiliki landasan yang kuat. Soal, sebagai Plt, dia tidak bermasalah secara administrasi.

“Kan boleh saja. Saya belum definitif baru menjabat Plt,” ucap Solekhan.

Dan, Solekhan menuturkan silakan saja orang menyampaikan aspirasi dengan mendatangi kantor Regional VII BKN Palembang.

“Saya tidak tau apa alasan mereka yang tidak setuju. Saya juga tidak mau ambil pusing karena secara admin tidak ada masalah. Saya hanya menjalankan tugas, yang memang kewenangan Kepala Daerah melakukan penunjukkan kepada saya,” jelas Solekhan.

TEKS : ARDHY FITRIANSYAH
EDITOR : FJ ADJONG.





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com