DPRD Sumsel Desak Distamben dan Dishub Segera Selesaikan Persoalan Angkutan Batubara

 122 total views,  2 views today

PALEMBANG – Persolan jalan angkutan batubara di Sumsel hingga masih mengambang tanpa memiliki solusi. Namun begitu, DPRD Sumsel menegaskan jika dalam waktu dua pekan kedepan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel, Dinas Pertambangan, dan Energi (Distamben) Sumsel dan para pengusaha pertambangan harus memiliki solusi agar beroperasi tanpa mengganggu kepentingan masyarakat.

“Dalam rapat kedua kalinya yang digelar di Gedung DPRD Sumsel bersama instansi terkait di atas masih belum banyak dihadiri perusahaan tambang,” demikian kata Sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel, Ramlan Holdan, Rabu (28/1).

Ujar Ramlan, rapat kali kedua yang digelar masih menyangkut masalah sosialisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah yang isinya mengenai kewenangan pemberian izin pertambangan dikembalikan ke Pemerintah Provinsi. Juga membahas jalur angkutan batu bara agar dapat beroperasi tanpa menggunakan jalur umum sehingga mengganggu masyarakat banyak.

“Disisi lain tambang sudah jalan. Dan tentu mengeluarkan biaya produksi, dengan adanya benturan mengenai tranportasi maka pihak perusahaan merugi. Nah, inilah yang akan kita sama sama carikan solusinya, sebab memang hingga saat ini belum ada jalan khusus angkutan batu bara yang layak,” ungkap dia.

Ucap Ramlan, di mana pertambangan batubara juga merupakan aset Sumsel. Namun, diakui dia, usai melakukan diskusi mencarikan solusi terbaik masih belum ada kesepakatan sama sekali menggunakan solusi apa. Sehingga pihaknya telah menugaskan Dishub dan Distamben rapat dengan pihak terkait guna mencari solusi itu.

“Solusi boleh asal dengan syarat tidak melanggar UU dan aturan. Dari daftar absen, yang saya tahu hanya ada 48 pengusaha yang hadir rapat ini. Dan memang dari sebanyak 231 perusahaan yang ada di Sumsel baru ada 161 perusahaan yang telah memiliki izin tambang sudah clean and clear (jelas, red) atau boleh melakukan pertambangan,” kata Ramlon.

“Untuk solusinya, kami berikan dua minggu untuk melakukan tindakan. Kemudian dilaporkan bagaimana solusi yang didapatkan. Keputusan Gubernur masih berlaku hingga saat ini jika angkutan batu bara tidak boleh melintas dijalan umum. Akan kita cek jika masih ada tentu ada sangsinya, seperti STNK atau SIM ditilang, tapi itu ranah kepolisian dan Dishub,” tambah dia.

Disinggung mengenai apakah ada sanksi bagi perusahaan yang masih tidak hadir saat digelar rapat tersebut, menurut Ramlan tidak ada sanksi sama sekali. Akan tetapi yang penting mereka tahu dan harus ditaati jika ada kesimpulan bersama setelah kita buat regulasi nantinya.

“Solusi belum tahu, apakah kita stop melalui jalan umum atau bagaimana,” cetusnya.

Setiap tambang tidak mungkin bisa membuat jalan sendiri. Distamben dan pihak perusahaan serta Dishub kita beri saran agar membuat zonasi, untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi di zona mereka mencari demi mendapat solusi,” bebernya.

“Zonasi ada lebih kurang 3, Lahat-Palembang, Muba-Muratara, Linggau-Palembang, OKUT-bisa ke Lampung bisa ke Palembang. Setiap zona harus ada solusi, apakah zona membuat jalan khusus baru atau tetap di zona jalan yang telah ada. Tadi pengusaha belum ada yang mau bicara,” tutup Ramlan.

Kadishub Sumsel Nasrun Umar mengatakan, tentang kondisi jalan umum yang tetap dilalui batubara tentu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Karena memang, rencana menggunakan jalan khusus yang dibuat Servo belum maksimal.

“Mungkin pengusaha itu menggunakan jalan umum agar usaha mereka tidak mati. Ini masih tahap diskusi. Prinsipnya harus direvisi seperti apa, dan bagaimana agar angkutan batu bara ini tidak mengganggu kepentingan masyarakat,” terang Nasrun yang baru beberapa hari menggantikan posisi Musni Wijaya ini.

“Kami menghimbau agar semua pihak agar dapat menahan diri, kami masih tahap berdikusi agar mendapatkan solusi,” tambah Nasrun.

Di tempat yang sama, Kepala Distamben Sumsel Robert Heri ketika dikonfirmasi masih tetap enggan berkomentar banyak.”Belum ada solusi. Akan kita diskusikan dengan pihak perusahaan dan terkait,” ujarnya singkat.

 

TEKS       : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster