Ketua KPU : Bila Masih Kisruh, Partai Golkar Dilarang Ikut Pilkada

 194 total views,  2 views today

Aspahani, Ketua KPU Sumsel. | Dok KS

Aspahani, Ketua KPU Sumsel. | Dok KS

PALEMBANG – Kisruh internal Partai Golkar di pusat nampaknya bakal berpengaruh pada pencalonan kader Golkar pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Bila tak kunjung islah, partai berlambang beringin ini terancam tak dapat ikut pada Pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada). Bahkan partai lain juga akan berpikir jika hendak mengajak berkoalisi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, Aspahani, saat dikonfirmasi mengenai kisruh Golkar yang belum selesai, Aspahani mengatakan hal itu akan berdampak di Sumsel, terkait dengan akan digelarnya pilkada di beberapa kabupaten dan kota. “Kalau itu tidak segera diselesaikan akan membuat rugi Golkar itu sendiri. Selain memang terancam tidak bisa mengikuti pilkada, bisa juga menjadi bahan pertimbangan partai lain jika ingin berkoalisi. Dan lebih khwatir, kalau Golkar tidak bisa kita terima dan tentu akan merugikan dia sendiri,” kata Aspahani usai menghadiri rapat Paripurna di DPRD Sumsel kemarin (27/01).

Aspahani menegaskan, bagi Partai yang tengah berseteru ada baiknya segera menyelesaikan perseteruan hingga tak terjadi dualisme di tubuh Partai tersebut, sehingga dapat mengusung kandidat pada pesta pilkada di Sumsel mendatang. “Jangan sampai saat mengusung kandidat, tetapi SK kepengurusan partai bermasalah. Nanti dianggap belum memenuhi syarat, akibatnya kriteria koalisi belum memenuhi syarat. Akhirnya partai itu sendiri yang rugi,” ucap Aspahani.

Ditanya soal syarat mengusung partai sebagai peserta pilkada, menurut Aspahani minimal memperoleh 20 persen dari jumlah kursi di DPRD setempat. Atau jika tidak mencapai itu, menurutnya bisa dilakukan dengan berkoalisi bersama partai lain.

Menyinggung tentang batas akhir pendaftaran Bakal Calon (balon), Asphani mengungkapkan, pendaftaran balon kepala daerah dibuka KPU mulai 26 Februari mendatang dan ditutup tiga bulan setelah tanggal awal pendaftaran tersebut. “Hal tersebut sebelum deadline pendaftaran bakal calon kepala daerah, partai yang berseteru harus mempunyai SK kepengurusan yang sah dan memiliki dasar hukum yang jelas. Meski partai tersebut kisruhnya di pusat, tetapi berpengaruh di daerah, karena yang tanda tangan SK pencalonan pengurus partai di pusat, “ tegasnya.

 

TEKS          : ARDHY FITRIANSYAH
EDITOR      : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster