Putusan MA Bikin “Galau”, Tak Ada Celah Bagi Sarimuda-Nelly?

 368 total views,  2 views today

 

Sarimuda dan Nelly, Pasangan Cawako & Cawawako Palembang tahun 2013

Sarimuda dan Nelly, Pasangan Cawako & Cawawako Palembang tahun 2013 lalu | Dok KS

PALEMBANG – Lembaga Independen Pemuda Peduli Bangsa dan Ikatan Alumni Lemhanas RI Angkatan VIII menggelar diskusi mengupas permasalahan legitimasi Hukum Walikota Palembang di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Jumat (23/1). Diskusi ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari praktisi hukum, pengamat Hukum Tata Negara, hingga kalangan mahasiswa dan masyarakat biasa.

 

Diskusi ini digelar menyoal permasalahan surat putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Palembang 2013 yang kini tengah dikaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang. Dalam diskusi yang mengangkat topik Dinamika Politik dan Penafsiran Legitimasi Hukum Wali Kota Palembang, Lembaga Independen Pemuda Peduli Bangsa dan Ikatan Alumni Lemhanas RI Angkatan VIII menghadirkan tiga narasumber yakni pengamat Hukum Tata Negara Dr. Febrian, Pengamat Politik dan Sosial Dr. Alfitri dan Praktisi Hukum Palembang dari SHS Law Firm, Sofhuan Yusfiansyah.

 

“Acara ini dilaksanakan bertujuan agar tidak terjadi salah penafsiran di kalangan masyarakat. Karena itu kami menghadirkan narasumber yang memahami hukum dan dapat menjelaskan maksud dari persoalan yang ada di Palembang saat ini,” ujar Ketua Pelaksana Fadriyanto.

 

Dalam diskusi tersebut juga pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr. Alfitri menilai bahwa putusan MA yang ada saat ini membuat birokrasi menjadi galau.

 

“Bagaimana tidak, birokrasi merasa galau jika putusan MA berbalik memenangkan pasangan calon Walikota Palembang 2013 Sarimuda-Nelly Rosdiana. Inilah pihak yang paling galau (birokrasi). Kalau keputusan berbalik bisa jadi seluruh SKPD Kota Palembang semuanya mundur. Akibatnya, kinerja birokrasi kota Palembang terganggu. Fokus terpecah antara mengurus kepentingan publik dan diri sendiri akibat kegelisahan masa depan,” ungkap dia.

 

“Akan tetapi hal tersebut pada dasarnya wajar. Sebab, SKPD yang dilantik merupakan orang-orang dibalik kesuksesan Romi Herton-Harnojoyo. Bisa dibilang gerbong balas budi,” imbuh Al Fitri.

 

Di tempat yang sama, praktisi hukum Palembang dari SHS Law Firm, Sofhuan Yusfiansyah mengatakan jika Sarimuda-Nelly Rosdiana, pasangan calon Wali Kota Palembang yang kalah pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Palembang 2013, dianggap tidak memiliki celah untuk menjadi Walikota Palembang. Berdasarkan mekanisme hukum, Wakil Wali Kota Palembang Harnojoyo sebagai orang yang berhak menggantikan Walikota Palembang Romi Herton yang tersangkut dalam kasus suap.

 

“Sudah diuji di MK (Mahkamah Konstitusi) jika Harnojoyo tidak terlibat kasus yang suap yang dilakukan Romi Herton. Artinya Harno lah yang berhak menggantikan. Keputusan MK bersifat final dan mengikat,” katanya.

 

Sofuhuan menjelaskan, putusan MK yang final dan mengikat tidak bisa diuji di lembaga hukum lain. Meski kini terbit surat putusan Mahkamah Agung (MA) terkait masalah tersebut, namun perlu dipahami jika putusan MA tidak bisa mengangkat dan memberhentikan kepala daerah.

 

“Apalagi ini merupakan kasus suap bukan korupsi dan kasusnya masih jalan. Tidak ada kaitan dengan harno,” terang Sofhuan.

 

TEKS:ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR:RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster