Polri “Dendam” pada KPK ?

16 total views, 3 views today

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | Ist

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | Ist

Respon masyarakat terhadap penangkapan BW sangat luar biasa. Dukungan terhadap BW mengalir bak deras. #SaveKPK pun menjadi trending topik di media sosial. Netizen merespon penangkapan itu dengan beragam. Mayoritas mendukung BW dengan cuitannya. Hanya segelintir saja yang bersikap positif dengan langkah Polri.

Selain publik maya, di dunia nyata KPK juga panen dukungan dari praktisi hukum yang tergabung dalam YLBHI. Lembaga bantuan hukum kelas “pakar” ini serempak mendatangi kantor Bareskrim Polri dan menyatakan siap mendampingi BW. Belum lagi praktisi hukum terkenal seperti Usman Hamid, Todung Mulya Lubis dan Adnan Buyung Nasution, mereka semuanya siap sedia melakukan pembelaan hukum terhadap BW. Meledaknya dukungan terhadap BW ini bukan tanpa alasan. Ketika Polri dalam keadaan adem-ayem saja, simpati publik terhadap kesatuan ini tak begitu bagus, apalagi setelah petinggi Polri ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka.

Banyak alasan kenapa masyarakat, praktisi dan pakar hukum kelak akan merapatkan barisan untuk mendukung KPK. Persoalannya bukan karena KPK benar dan Polri salah, tapi lebih pada tata cara dan etika Polri dalam menegakkan hukum yang dikesankan dipenuhi aroma “balas dendam” dan “kejar tayang” pasca penetapan calon Kapolri sebagai terangka oleh KPK. Mungkin dari puluhan alasan tersebut dapat diciutkan menjadi tiga saja.

Pertama, Budi ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka tanpa penangkapan, sementara BW langsung diciduk oleh Bareskrim usai menghantar anaknya ke sekolah.

Kedua, BG ditetapkan sebagai tersangka dengan persetujuan seluruh pimpinan KPK yang ada, sementara BW ditetapkan sebagai tersangka tanpa sepengetahuan plt Polri, Badrotin Haiti. Bukankah ini aneh menangkap pejabat tinggi negara tanpa sepengetahuan atasan?

Ketiga, gerak cepat Polri dalam merespon kasus BW sangat mengagetkan. Kasus yang dilaporkan 15 januari 2015 langsung direspon dengan penangkapan di jalan, seolah-olah BW adalah gembong narkoba berbahaya dan akan melarikan diri bila tak cepat diciduk. Bandingkan dengan laporan masyarakat terhadap KPK tentang kasus yang membelit Budi Gunawan. KPK butuh waktu lebih dari 6 bulan untuk menentapkan BG sebagai tersangka, tapi tanpa disertai dengan penangkapan.

Kita percaya di lingkungan Polri masih banyak orang-orang yang bijak. Namun jika salah mengambil kebijakan, perlu waktu cukup lama bagi Polri untuk panen dukungan dari rakyat. Saat ini #SAVEKPK memang wajar menjadi pemenang, sebelum Polri mengubah paradigmanya.

Tak salah jika mantan wakil kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno menilai, tata cara penangkapan pejabat negara dengan model seperti itu sangat tidak patut.

Orang-orang rakus di tubuh kepolisian bikin citra polisi buruk sejagad raya. Dikasi emban tugas mengayomi dan menegakkan hukum, malah salah gunakan mandat reformasi 1998. Mereka pakai institusi ini untuk bikin gendut invidu, kelompok dan nihil mengedepan kepentingan Negara dan rakyat.**

 





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com