“Pertamini” Ilegal Sulitkan Pengawasan

 241 total views,  2 views today

Ilustrasi Pertamini | Dok KS

Ilustrasi Pertamini | Dok KS

PAGARALAM – Pasca pengumuman turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam desak Pemerintah Kota (Pemkot) agar serius melakukan pengawasan terhadap harga sejumlah kebutuhan sehari-hari di pasaran.

“Kami minta agar Pemkot Pagaralam, berikut SKPD terkait agar dapat melakukan pengawasan di lapangan terhadap perekonomian di pasaran,” kata Wakil Ketua I  DPRD Kota Pagaralam, Dedi Stanzah, kemarin.

Menurutnya, peranan penting mengenai permasalahan dimaksud merupakan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintahan.

“Misalnya pengawasan untuk harga elpiji yang sudah turun, tentunya harus dikawal hingga daerah,” katanya seraya berujar kalau dinas terkait melakukan pengawasan setelah adanya nada sumbang dari berbagai pihak, tentunya hal itu dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar (Disperindagkop UKM PP) Kota Pagaralam, Rahmad Madroh SSos melalui Kabid Perdagangan Rano Pahlesi SE mengatakan, meski terjadinya penurunan harga BBM, sejauh ini tetap saja tidak mempengaruhi kestabilan perekonomian di tingkat pasar.

“Pantauan di lapangan sampai saat ini tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap harga dipasaran, mulai dari sembako hingga sejumlah harga barang lainya,” kata Rano.

Dikatakannya, saat ini belum terjadi gejolak harga di pasaran, seperti harga minyak sayur masih dikisaran Rp12 ribu per kilo, beras Rp9 ribu – Rp9,5 ribu per kilo, telur Rp1,2 ribu per butir atau Rp35 ribu per karpet, dan harga sembako lainya masih tergolong stabil.

“Kalau hasil komoditi jenis sayuran terjadi penurunan harga, tapi hal itu terjadi lantaran panen sayuran berlimpah hingga membanjiri persediaan dipasaran,” terangnya.

Sementara ditanya harga penjualan BBM di tingkat pengecer, ia mengatakan, para pengecer susah ditertibkan. Mengingat keberadaan pertamini (pompa bbm eceran) yang ada di Pagaralam, mayoritas belum memiliki izin alias ilegal.

“Ya, wajar saja kalau harga penjualanya belum seragam dan belum bisa mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah pusat, mengingat usaha mereka tersebut banyak yang tidak memiliki izin berikut pembelian BBM dalam jumlah banyak,” ujarnya seraya menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penertiban.

 

TEKS       : ANTONI STREFEN

EDITOR   : FJ ADJONG





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster