Terkait Sengketa Pilkada, DPRD Palembang Janji Tetap Netral

 302 total views,  2 views today

DPRD Palembang kembali berjanji akan bekerja secara maksimal dan netral dalam menghadapi kasus sengketa Pilkada Palembang. Akan tetapi hal tersebut dilakukan sesuai aturan dan batasan yang ada di dalam tubuh mereka yang masih kembali kepihak Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan Ketua Komisi 1 DPRD Palembang Pomi wijaya mengaku Kemendagri telah menyiapkan jawaban jawaban apa saja yang hendak mereka konsultasikan sebelum mereka mendatangi langsung Kemendagri tersebut, Senin (19/1).

Diutarakan Pomi, pihaknya Komisi 1 dalam hal kasus tersebut tidak mau mengulur ulur waktu. Akan tetapi mereka tetap menjalani proses dan aturan sehingga sampai dengan kemarin siang mereka masih belum dapat mengambil keputusan atas desakan para pendemo terkait adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang diberikan pada mereka.

“Tidak bisa mengambil keputusan yang melampaui batas. Kami punya instansi yang membawahi kami yakni Kemendagri. Kami tidak akan mengulur ulur waktu. Kami DPRD netral. Sama sama menunggu, besok pagi saya rasa sudah datang surat jawaban atas konsultasi kami kepihak Kemendagri tersebut,” ungkap Pomi ketika dibincangi diruangan Komisi 1 usai menggelar pertemuan dengan ratusan warga Palembang dan mahasiswa yang meminta agar pihaknya mengeksekusi putusan MA itu.

Ujar Pomi yang juga didampingi oleh dua orang anggota Komisi 1 DPRD Palembang, Alex Andonis dan Adzanu Gentar Nusantara, salah satu isi konsultasi yang mereka ajukan kepada Kemendagri memohon petunjuk atas putusan MA tersebut.

“Karena isi surat itu delik hukum, maka harus ke lembaga lebih tinggi yakni kemendagri. Tanggl 15 Januari kemarin kami ke kemendagri,” ucapnya.

Di tempat yang sama, mantan Ketua Komisi 1 DPRD Palembang periode lalu yang sekarang hanya menjadi anggota Alex Andonis menerangkan, jika hingga saat ini kasus sengketa Pilkada Palembang itu masih berstatus quo.

Di mana memang Wali Kota Palembang telah ditetapkan sebagai tersangka suap terhadap mantan Ketua MK Akil Muchtar namun Wakil walikota Harnojoyo yang saat ini menjadi pelaksana tugas (Plt) Walikota Palembang masih berstatus saksi.

“Dari KPK jelas bahwa kasus Romi dan Harno status quo. Mendagri sendiri sudah menyiapkan bahan meski kami tidak meminta konsulidasi. Dan untuk mencopot Romi sendiri belum bisa dilakukan karena proses hukum masih berjalan,” terang politisi PDIP Palembang itu.

“Jadi memang untuk mencopot status Romi Herton atau melengserkan Harnojoyo seperti keinginan para pengunjuk rasa itu belum ada dasar hukumnya sama sekali, begitupun pula dengan putusan MA, karena masih dipelajari secara detil,” pungkas Alex Andonis.

Ini Pengangkatan atau Pemberhentian

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang Adzanu Gentar Nusantara mengatakan ada beberapa faktor yang dapat membuat DPRD mengusulkan pengangkatan dan pemberhentikan kepala daerah. Tidak serta merta ketika adanya desakan sejumlah orang dapat langsung mengekseskusi.

Dikatakan Adzanu, untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah harus jelas alasannya seperti terkena musibah, Bupati/walikota meninggal dunia atau tersangkut kasus hukum, tindak pidana korupsi dan sebagainya yang memaksa DPRD harus mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan.

“Kita harus berfikir hemat jika DPRD tidak bisa sembarangan dalam mengusulkan pemberhentikan dan pengangkatan wali kota tanpa ada alasan dan dasar hukum yang jelas,” terangnya saat dibincangi usai menggelar pertemuan dengan Mahasiswa membahas putusan MA.

“Sementara usulan mengangkat seorang kepala daerah apabila ia memenangkan Pilkada (Pemilu Kepala Daerah). Ini wajib untuk diusulkan,” tambahnya.

Masih kata Adzanu, dengan berfikir hemat seperti itu, dirinya berharap masyarakat tidak menerima persepsi keliru terkait surat putusan Mahkamah Agung (MA) menyangkut sengketa Pilkada Palembang 2013.

“Walaupun wali kota Palembang, Romi Herton tersangkut masalah hukum, tetapi untuk mengusulkan pasangan Sarimuda-Nelly yang kalah pada Pilkada Palembang tidak serta merta bisa dilakukan. Sebab, berdasarkan mekanismenya Harnojoyo-lah yang berhak di angkat sebagai walikota karena menjabat sebagai wakil walikota dan belum terbukti tersangkut masalah hukum. Apalagi diktum keempat dari surat putusan MA terkait usulan pemakzulan Romi-Harno menolak permohonan DPRD Palembang yang dianggap bukan wewenangnya,” urai dia.

 

TEKS      : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster