Surat Nomor 06/2014 Terkait Pemberhentian Romi-Harno tak Pernah Ada ?

 290 total views,  2 views today

Walikota da Wakil Walikota Palembang | Dok KS

Walikota da Wakil Walikota Palembang | Dok KS

Mantan anggota Komisi 1 DPRD Palembang Hendri Aprian yang saat ini tergabung sebagai pendukung Sarimuda-Nelly berang saat mendengar ucapan Wakil Ketua Komisi 1Muliadi yang menyebutkan dalam rapat bahwasannya surat nomor 06/2014 tidak pernah ada di seketariat DPRD Palembang. Bahkan, Koordinator massa pendemo yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Mahasiswa Sriwijaya Panser Parubi sempat menggebrak meja dengan keras lantaran terjadinya perdebatan panjang tersebut.

Suasana ruang rapat Komisi I DPRD Palembang sempat mengalami ketegangan antara massa pendemo yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Mahasiswa Sriwijaya dengan Ketua dan Anggota Komisi I DPRD Palembang. Ketegangan sempat terjadi juga ketika Wakil Ketua DPRD Palembang, Muliadi menyebutkan dalam rapat bahwasannya surat nomor 06/2014 tidak pernah ada di seketariat DPRD Palembang.

“Surat 06/2014 itu tidak ada seketeriat DPRD Palembang, itulah kenyataannya,” ucap Muliadi dihadapan semua orang yang mengikuti pertemuan tersebut.

Mendengar pernyataan itu, sejumlah massa sontak saja kesal. Bahkan, mantan Anggota DPRD Palembang periode 2009-2014 Komisi I, Hendri membantah pernyataan Muliadi yang menyebutkan surat 06/2014 tersebut tidak ada.

“Jangan bicara tidak ada surat 06/2014, surat itu ada, saya ikut rapat pada waktu itu,” teriak keras Hendri.

Diungkapkan Hendri, surat 06/2014 tersebut merupakan hasil keputusan paripurna tertanggal 27 September 2014 melalui sidang paripurna yang sah, yang isinya memberhentikan Romi Herton dan Harnojoyo sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang dari keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Acara memang didukung oleh kesekretariatan DPRD Palembang. Padahal Paripurna sudah diagendakan. PNS atau kesekretariatan ikut terlibat. Tidak mementingkan kepentingan masyarakat. Saat itu Syaiful Anwar yang menjabat. Sekarang sudah ada ditembuskan ke sekretariatan,” beber dia.

Di saat itu juga salah satu anggota Komisi IV DPRD Palembang Antony Yuzar, sengaja angkat bocara dengan melepaskan jabatannya sebagai wakil rakyat dan berbicara sebagai rakyat biasa. Dirinya meminta pimpinan DPRD Palembang harusnya mengambil alih langsung sengketa Pilkada Palembang tersebut, bukan cukup di komisi 1 saja.

“Pimpinan DPRD Palembang harusnya langsung mengambil sikap dalam menyelesaikan kasus ini. Kalau menunggu Kemendagri tidak perlu. Kewenangan sudah cukup di DPRD Palembang saja,” ungkanya.

“Tidak mungkin rapat atau pertemuan diinstansi besar seperti DPRD Palembang ini tidak ada notulen atau tidak diarsipkan. Jadi bapak Muliadi jangan bilang kalau surat itu tidak ada,” teriak salah satu Mahasiswa asal Unsri yang turut didalam pertemuan tersebut.

Setelah perdebatan, akhirnya Ketua Komisi 1 DPRD Palembang meminta waktu agar pihaknya dapat memberikan penjelasan setelah menerima balasan dari Kemendagri atas konsultasi mereka. Dan surat itu diperkirakan mereka akan tiba besok pagi (pagi ini).

 

TEKS       : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR    : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster