Pendaftaran Balon, KPU Tunggu Perppu

 182 total views,  2 views today

Ilustrasi KPU | Ist

Ilustrasi KPU | Ist

PALEMBANG – Jika Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan umum gubernur, bupati dan wali kota disetujui oleh DPR, maka tahapan pemilukada sudah akan memasuki masa pendaftaran bakal calon (balon) yang akan dimulai pada Februari 2015.

Sesuai dengan amanat Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan rancangan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah, maka pendaftaran balon dilaksanakan enam bulan sebelum masa pendaftaran calon setelah sebelumnya mengikuti uji publik.

Dikatakan Komisioner KPU Sumsel bidang sosialisasi Ahmad Naafi, rancangan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang sudah disosialisasikan oleh KPU Pusat berusaha mengakomodir berbagai masukan semua pihak sudah diajukan kepada pemerintah dan DPR.

“Tahapan pencalonan dimulai dengan pendaftaran balon, uji publik dan pendaftaran calon,” ucap Naafi, belum lama ini.

Naafi menjelaskan, mengutip dari rancangan PKPU, syarat balon diantaranya warga negara Indonesia, berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Kemudian untuk balon sebagai gubernur minimal memiliki usia 30 tahun. Sedangkan untuk balon wali kota/bupati minimal memiliki usia 25 tahun. Syarat lainnya juga diwajibkan mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya, jika sudah mendaftarkan diri menjadi calon.

“Sejak mendaftarkan diri sebagai balon artinya bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota TNI, Polri & PNS. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan pada BUMN atau BUMD,” ungkap Naafi.

Sedangkan syarat pengajuan balon dalam rancangan PKPU menurut Naafi, berasal
dari partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi pada pemilu terakhir minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD bersangkutan. “Juga harus memperoleh suara sah minimal 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu terakhir di daerah bersangkutan,” tambahnya.

Naafi menuturkan, proses pencalonan inilah yang berbeda dari pemilukada sebelumnya. Sebab kali ini ada uji publik bagi balon yang dilaksanakan dalam sesi pemaparan oleh peserta uji publik, pendalaman yang dilakukan oleh panelis, dan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat. “Setelah itu balon akan mendapatkan surat keterangan telah melakukan uji publik yang akan digunakan sebagai pemenuhan syarat calon pada wilayah
dilaksanakannya uji publik,” tegasnya.

Terpisah, Komisioner KPU Sumsel Divisi Humas Henny Susantih, mengatakan bila Perppu disetujui, maka ada waktu sekitar satu bulan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Disamping itu harus melaksanakan tahapan yang sudah dekat. “Semua berproses, sudah kewajiban bersama untuk menyosialisasikan, mengingat tahapan yang sudah semakin dekat bila Perppu disetujui,” ujarnya.

 

TEKS : ARDHY FITRIANSYAH
EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster