Atasi Banjir, Palembang Butuh 48 Kolam Retensi

 213 total views,  2 views today

Seorang petugas kebersihan sedang mngangkut sampah dari kolam retensi yang berada di Jl. Demang Lebar Daun, Palembang, beberapa waktu lalu. Pembangunan kolam retensi adalah syarat mutlak guna mengatasi persoalan banjir di Kota Palembang. | Foto ; Bagus Kurniawan KS

Seorang petugas kebersihan sedang mngangkut sampah dari kolam retensi yang berada di Jl. Demang Lebar Daun, Palembang, beberapa waktu lalu. | Foto ; Bagus Kurniawan KS

PALEMBANG – Pembangunan kolam retensi adalah syarat mutlak guna mengatasi persoalan banjir di Kota Palembang. Untuk itu, minimal perlu 48 kolam retensi lagi agar Palembang terbebas dari banjir.

Resapan air yang semakin minim di Kota Palembang dipicu karena seringnya terjadi banjir yang di belah sungai Musi. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Tata Kota (DTK) Palembang siap memperketat terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kepala DTK Palembang Isnaini Madani mengatakan, syarat untuk membuat IMB sudah diperketat. Misalnya, diwajibkan menanam satu pohon di depan bangunan, menyediakan bak sampah, membuat lubang biopori dan lainnya.

“Syarat itu wajib laksanakan. Jika pemohon IMB tidak sanggup melaksanakannya, maka IMB yang diajukan tidak akan kami terbitkan,” ungkapnya, Ahad (18/1).

Ucap Isnaini, penanaman pohon di dalam setiap bangunan tersebut banyak sekali manfaatnya, di antaranya, sebagai penyerapan air, paru-paru kota, penyaring udara, polusi, dan lainnya.

“Saya sudah banyak dengar omongan masyarakat yang menyebut, susahnya mengurus IMB. Tapi hal itu adalah aturan. Kami lakukan untuk mencegah terjadinya banjir di Palembang,” ujarnya.

Kata Isnaini, syarat untuk penanam pohon maupun buat lubang biopori itu bukan hanya di bebankan kepada pemohon IMB saja. Tapi, juga pada pemilik bangunan ruko yang sudah ada.

“Bangunan lama yang sudah berdiri, sudah dihimbau untuk melakukan penghijauan. Minimal satu bangunan satu pohon. Surat edaran Wali Kota sudah disebar melalui Camat masing-masing wilayah,” akunya.

Dia menambahkan, pihaknya juga menghimbau agar masyarakat dapat membuat lubang biopori dihalaman rumahnya masing-masing untuk penyerapan air.

“Peran serta masyarakat sangat diperlukan. Karena untuk mencegah banjir, tidak bisa hanya dilakukan pemerintah melainkan semua lapisan, terutama masyarakat,” imbuhnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Palembang, M Syafri HN mengatakan, semua pembangunan harus mengikuti tata ruang yang sudah ada.

“Di Palembang ini sudah ada Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) umum dan RDTR Kecamatan. Tahun 2015 ini akan di jadikan Peraturan Daerah (Perda),” katanya, kemarin.

Sambung Syafri, di bawah RDTR ada lagi namanya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Dengan begitu ada pedoman dalam membangun sebuah bangunan.

“Jadi ketinggian bangunan, penerbitan izin-izin, lebar jalan dan lainnya diatur didalam RTBL. Sehingga bangunan tidak asal bangun, yang bisa menyebabkan banjir,” katanya.

Ungkap Syafri, pembangunan kolam retensi merupakan syarat mutlak untuk mengatasi persoalan banjir di ibu kota Sumsel ini.

“Tidak ada kata lain, buat kolam retensi. Wajib, minimal 48 kolam retensi, Insyaallah Palembang bebas dari banjir,” dijelaskannya.

 

 

TEKS      : ALAM TRIE MARSATA

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster