Terkait Penetapan UMP 2015, Apindo Sumsel Ngotot Rp 1,9 Juta

 441 total views,  2 views today

Ribuan Buruh dari berbagai aliansi buruh di Sumatera Selatan, melakukan longmarch dalam aksi lanjutan menuntut kenaikan UMP 2015 di Jl. Jend. Sudirman, Palembang, Kamis (15/1). Selain melakukan longmarch, para demonstran juga melakukan aksi orasi di kantor Gubernur dan Kantor DPRD Sumsel. |  Foto ; Ferry

Ribuan Buruh dari berbagai aliansi buruh di Sumatera Selatan, melakukan longmarch dalam aksi lanjutan menuntut kenaikan UMP 2015 di Jl. Jend. Sudirman, Palembang, Kamis (15/1/13).  | Foto ; Ferry

Palembang – Rapat penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) tahun 2015 harus kembali tertunda hingga Senin (19/1), mendatang. Pasalnya, pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Selatan (Sumsel), menyatakan walk out dari rapat tersebut.

Aksi Walk Out pihak Apindo ditenggarai belum adanya kesepakatan terkait UMP. Buruh mendesak agar UMP sekitar Rp 2,2 juta, sedangkan Apindo ngotot dikisaran Rp 1,9 juta.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel memberikan tiga opsi kepada serikat buruh dan pihak Apindo dalam menyelesaikan kesepakatan tersebut.

Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sumsel, Ahmad Najib menjelaskan, kedua belah pihak belum ada kata kesepakatan mengenai kisaran UMP Sumsel 2015, yang nantinya akan disahkan oleh Pemprov Sumsel.

“Kita berikan mereka tiga opsi, agar bisa menilai mana yang mesti dipertimbangkan dan tidak memberatkan kedua pihak,” kata Najib usai memimpin rapat lanjutan UMP 2015, di Ruang Rapat Setda Sumsel, Jumat (16/1).

Adapun opsi-opsinya, lanjut Najib, yaitu pertama, Pemprov Sumsel akan tetap memakai kisaran UMP yang sudah diputuskan di 2014 lalu, yaitu sebesar Rp1,9 juta. Tetapi, pihak Apindo menjamin untuk merubah Upah Minimum Sektoral (UMS). ( Baca : Buruh Minta Rp2,2 Juta, Penetapan UMP Sumsel 2015 Deadlock )

Sedangkan opsi kedua, UMP 2015 akan tetap sebesar Rp 1,9 juta dengan pertimbangan kesepatakan antara Apindo dengan serikat pekerja. “Nilai tersebut akan direvisi. Nilainya berapa akan diambil kesepakatan oleh kedua belah pihak. Dengan menghitung pasca kenaikan BBM dengan menghitung kembali pasca penurunan BBM,” tambahnya.

Opsi ketiga, Pemprov Sumsel akan mengakomodasi kepada kedua belah pihak untuk melakukan kajian dalam penetapan UMP 2015.

“Bipartit diberikan uang untuk menetapkan UMP atau UMS berdasarkan kajian kedua belah pihak dan di fasilitasi oleh pemerintah,” ungkapnya.

Pemprov Sumsel merekomendasikan ketiga opsi tersebut kepada serikat buruh dan Apindo. “Dari ketiga opsi tersebut, nantinya akan dikeruncutkan yang mana akan disepakati,” katanya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel bersikeras tidak akan menyetujui desakan dari serikat buruh yang menghendaki kenaikan UMP Sumsel 2015. Pasalnya, Apindo lebih memprioritaskan atas kenaikan Upah Minimum Sektoral (UMS).

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Sumsel, Sumarjono Saragih mengatakan, pihaknya akan tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja. Namun, pihaknya lebih menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel pada 2014 lalu sebesar Rp 1,9 juta.

“Kami memberikan pemikiran-pemikiran, karena sampai saat ini tidak bertemu solusi. Makanya, pemikiran ini kami sampaikan. Pemikiran tersebut ialah mempedomani SK Gubernur 675 yakni UMP sebesar Rp 1,9 juta,” pintanya.

Adanya pertimbangan untuk menaikan upah sektoral, Sumarjono menambahkan, hal tersebut yang mendasari pihaknya untuk menolak usulan dari serikat buruh agar UMP 2015 dapat naik menjadi Rp 2,2 juta. Serta, pihaknya lebih berpedoman dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang mempunyai kepastian hukum. Dibandingkan dengan notulensi rapat penentuan UMP pada Desember 2014 lalu.

“Kalau ada kenaikan-kenaikan yang diharapkan oleh serikat pekerja, itu semestinya dikembalikan di sektor. Seperti, sektor jasa, perkebunan, pertanian, dan perdagangan. Jadi, hal itu tidak merubah SK yang telah ditetapkan oleh pak gubernur. Dengan cara itu kita mendapat kepastian hukum dan kebutuhan pekerja juga terjawab. Karena ada sebagian sektor yang mereka berat untuk membayar dengan jumlah Rp 1,9 tersebut,” tambahnya.

Apabila ada kenaikan UMS, pihaknya mengharapkan agar pemerintah dapat memaklumi apabila ada perusahaan yang tidak mampu membayar UMS. Karena, adanya kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) waktu lalu. Telah memberikan dampak terhadap transportasi, listrik dan produksi.

“Mari bersama pedomani SK Gubernur yang Rp 1,974 sebagai UMP Sumsel 2015. Selebihnya, sektor-sektor yang bisa membayar lebih, kami minta pihak pemerintah tolong tegaskan sektor tersebut harus membayar lebih. Namun, jika ada sektor yang tidak mampu membayar lebih. Pemerintah juga harus menjaganya dalam artian sektor tersebut jangan sampai memaksa membayar lebih padahal mereka tidak mampu. Sehingga, ujung-ujungnya mereka bisa gulung tikar bahkan PHK,” paparnya.
Terpisah, Anggota DPRD Sumsel Komisi V, Rizal Kenedi, saat menyoroti UMP mengatakan, yang menjadi tuntutan para buruh di Sumsel dengan besaran menjadi Rp 2,2 juta perbulan dinilainya merupakan hal wajar. Kewajaran tersebut didasari adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) disertai kenaikan Tarif Dasar Listri (TDL).

“Ya, ini sangat wajar. Itu dilihat dengan adanya kebutuhan ekonomi yang meningkat seperti naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL), naik harga sembako mahal. Kalaupun buruh minta UMP jadi Rp 2,2 juta saya pikir cukup wajarlah,” kata Kenedi.

Lanjutnya, UMP di Sumsel tergolong tinggi dibanding Provinsi lain yang ada di Indonesia. Namun dia menekankan bahwa pengusaha dan pihak perusahaan harus memperhatikan kehidupan para buruh dengan memberikan fasilitas tunjangan yang lain.

“Tapi perlu beberapa item yang perlu. diperhatikan juga, seperti UMP itu bukan cuma gaji yang didapatkan perbulan, tapi juga fasilitas dan tunjangan yang mempengaruhi kehidupan para buruh diperhatikan baik itu tunjangan perumahan, kesehatan termasuk tunjangan istri dan anak,” ungkap Kenedi.

Teks : Imam Mahfuz/ Ardhy Fitriansyah
Editor : Junaedi Abdillah





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster