Jangan Larang Karyawan Berjilbab !

 308 total views,  2 views today

TANPA disadari,terkadang pelarangan terhadap hak-hak karyawan di tempatnya bekerja, menimbulkan persoalan bila terkait dengan kaidah-kaidah Islam. Seperto pelarangan terhadap karyawati yang menggunakan pakaian muslim atau jilbab di saat melaksanakan tugas.

Masalah seperti ini sempat mencuat ketika Menteri BUMN Rini S. Soewandi melarang pegawainya mengenakan jilbab. Tak berapa lama setelah pelarangan, reaksi keras bermunculan. Bukan hanya dari Jakarta dan kantor BUMN saja, masyarakat di berbagai lapisan mempertanyakan maksud pelarangan ibu menteri tersebut. Pelarangan menteri dimaksud melanggar hak-hak pribadi seseorang. Melanggar Hak Azazi Manusia (HAM).

Sulit dimengerti kalau pelarangan tersebut diterapkan kepada individu yang bekerja di sebuah perusahaan, yang mana pelarangan tersebut terkait dengan kaidah keislaman. Jika pelarangan tersebut diketahui umum, pasti akan menimbulkan reaksi besar dari masyarakat.

Sama halnya dengan pelarangan yang diberlakukan oleh salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan di Kota Lubuklinggau terhadap karyawatinya, yang tidak diperkenankan mengenakan jilbab di saat yang bersangkutan sedang bekerja.

Pelarangan tersebut, mendapat reaksi dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lubuklinggau, H Abdullah Matcik. Natcik menyayangkan adanya aturan di perusahaan perhotelan tersebut melarang pegawai muslim mengenakan jilbab. Padahal, jilbab merupakan busana yang sangat disarankan untuk menutup aurat.

Sebelumnya, di Kota Lubuklinggay juga sempat terjadi pelarangan serupa yang diberlakukan oleh sebuah pusat perbelanjaan. Seharusnya tidak mesti terulang bila manajemen perusahaan memahami bahwa hak warga negara mengenakan jilbab itu dilindungi Undang-Undang, memakai pakaian sesuai agamanya.

Aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan perhotelan ini membuat MUI Kota Lubukliggau untuk mempertayakan maksud pelarangan terhadap wanita muslim mengenakan jilbab. Untuk itu, MUI akan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti dinas tenaga kerja, Kementerian Agama untuk memanggil perusahaan-perusahaan yang melarang karyawanya memakai jilbab saat bekerja.

Alasannya, pelarangan mengenakan jilbab seperti itu sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah keislaman. Jika memang mengharuskan karyawan wanitanya untuk tidak mengenakan jilbab, seharus dari awal rekrutmen perusahaan ini menolak pelamar kerjanya yang mengenakan jilbab saat itu. Bahkan selanjutnya perlu penegasan untuk tidak mengenakan jilbab selama menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Jangan di saat karyawan sudah lama bekerja baru diberlakukan pelarangan dimaksud. Dan ini akan membuahkan persoalan besar nantinya.

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster