Sengketa Lahan Dawas, Sekda Sumsel : Warga Diupayakan Dapat 20 persen Lahan

 454 total views,  2 views today

Suasana pertemuan antara Pemprov Sumsel dan DPRD Sumsel dalam membahas lahan Desa Dawas. | Dok KS

Suasana pertemuan antara Pemprov Sumsel dan DPRD Sumsel dalam membahas lahan Desa Dawas. | Dok KS

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov), Sumatera Selatan (Sumsel), bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Sumsel akan mengupayakan 20 persen lahan di Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musibanyuasin (Muba) tetap ditempati oleh warga sekitar.

Untuk itu, baik Pemprov, Pemkab Muba serta DPRD Sumsel khususnya komisi I akan terjun ke lapangan untuk menginventarisir setiap masalah yang ada untuk segera dibahas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Mukti Sulaiman, mengatakan pihaknya akan mengupayakan sebanyak 20 persen lahan di desa tersebut tetap ditempati oleh warga.

“Ya, kita upayakan sama-sama agar 10-20 persen lahan Dawas tetap bisa dihuni oleh warga. Kepada pihak Pemkab Muba agar dapat segera berkoordinasi dalam menyelesaikan masalah secepat mungkin,” ungkapnya, dihadapan peserta rapat mulai dari Dinas Kehutanan Sumsel,BKSDA hingga Komisi I DPRD Sumsel diruangan Banggar gedung DPRD Sumsel Jalan Kapten A Rivai Palembang, Kamis (15/01).

Ia menambahkan, kedepan apabila semua tindakan telah dilakukan seperti pengukuran ulang, mediasi dan lain sebagainya telah dilakukan, maka hasilnya akan dilaporkan kepada Gubernur Sumsel dan Kementrian Kehutanan.

“Semua pihak sudah setuju akan bekerjasama menyelesaikan, sekarang tinggal prosesnya saja. BKSDA Dinas Kehutanan dalam waktu sebulan untuk investrilisir. Akan juga teliti UU. Keputusan di Menteri Kehutanan. Persoalannya, tidak adanya plang. Kemungkinan didaerah lain ada seperti OKU Timur atau Kabupaten Kota lainnya,” pungkas Mukti.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Sumsel Kartika Sari Desi menambahkan, Senin mendatang pihaknya segera menyambangi Pemkab Muba untuk kembali meminta keterangan atas lahan tersebut.

” Intinya warga itu minta dicarikan solusi, minta agar tetap dapat mencari rezeki dilahan tersebut seperti bertani dan lain sebagainya. Yakinlah kami akan bekerja maksimal. Tapi kemungkinan kasus Desa Dawas ini merupakan kasus sebagian kecil, biasanya nanti setelah ini akan banyak lagi daerah daerah lain yang muncul dengan kasus yang sama. Makanya kami berusaha akan mencarikan solusi yang terbaik,” tambah Kartika.

Disisi lain, lanjut Kartika, kesimpang siuran antara keterangan masyarakat dengan pihak BKSDA memang masih terjadi saat ini. Dimana menurut pihak warga tidak pernah diberikan pemberitahuan akan terjadi penggusuran lahan tersebut. Namun, dari keterangan pihak BKSDA, pihaknya telah sering memberitahukan akan adnya penggusuran tersebut. Bahkan sejak tahun 2012 sudah diberikan peringatan oleh BKSDA.

“Sepertinya akan sulit diselesaikan disini (Sumsel), harus dipusat. Menurut Pengacara warga Yusmaheri, disnana terdapat 618 KK. Tetapi memang diakui tidak semua warga asli sana ada juga warga datangan Lampung,” kata Kartika.

 

Teks      : ARDHY FITRIANSYAH

Editor    : Junaedi Abdillah

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster