Buruh Minta Rp2,2 Juta, Penetapan UMP Sumsel 2015 Deadlock

 481 total views,  4 views today

Ribuan Buruh dari berbagai aliansi buruh di Sumatera Selatan, melakukan longmarch dalam aksi lanjutan menuntut kenaikan UMP 2015 di Jl. Jend. Sudirman, Palembang, Kamis (15/1). Selain melakukan longmarch, para demonstran juga melakukan aksi orasi di kantor Gubernur dan Kantor DPRD Sumsel. |  Foto ; Ferry

Ribuan Buruh dari berbagai aliansi buruh di Sumatera Selatan, melakukan longmarch dalam aksi lanjutan menuntut kenaikan UMP 2015 di Jl. Jend. Sudirman, Palembang, Kamis (15/1). Selain melakukan longmarch, para demonstran juga melakukan aksi orasi di kantor Gubernur dan Kantor DPRD Sumsel. | Foto ; Ferry

Palembang – Ratusan buruh yang tergabung dalam Front Aliansi Buruh Pekerja Sumatera Selatan (FABKSS), kembali melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (15/1).

Front Aliansi Buruh Pekerja Sumsel merupakan gabungan para buruh dari KASBI, KSBSI, KSPSI, SBSI, dan KSN-SP PLN. Kedatangan tersebut, merupakan yang kesekian kalinya dalam melakukan aksi untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2015 yang belum sesuai.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan Sumsel sudah menetapkan UMP Sumsel sebesar Rp1.974.000. Akan tetapi, kenaikan itu tidak disetujui oleh para buruh yang ada di Sumsel, buruh menginginkan UMP naik menjadi Rp 2.213.000.

Ketua KSPSI Sumsel, Abdullah Anang mengungkapkan, pihaknya secara bersama-sama akan mengambil tindakan jika hal ini semakin rumit.

“Tujuan kami ke sini ingin mengadukan langsung pada pak gubernur, namun tiap kami ke sini jarang sekali pak gubernur menemui kami secara langsung. Kalau kecewa, jelas kecewa. Untuk itu, apabila penetapan ini selalu alot, kami akan mengambil tindakan lebih bila perlu menginap di sini,” tegasnya yang diiringi teriakan hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh.

Dirinya juga menginginkan pemerintah dalam hal ini gubernur, agar secara langsung mengecek ke lapangan untuk meninjau harga barang-barang pokok apakah sudah sesuai dengan kebutuhan para buruh saat ini.

“Meskipun BBM naik turun, itu tidak terlalu berpengaruh dengan harga barang. Buktinya sembako masih mahal harganya. Sehingga nasib para buruh semakin tertekan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, kami menginginkan UMP sebesar Rp 2.213.000 segera ditetapkan,” katanya.

Sementara, Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sumsel, Ahmad Najib mengatakan, telah muncul berbagai penafsiran pasca adanya kenaikan harga BBM. Mulai dari hasil survey penetuan Kualitas Hidup Layak (KHL) yang berbeda-beda, dan juga adanya tuntutan dari buruh yang berbeda-beda.

“Sehingga, dari pihak Apindo dan forum dunia usaha pun tidak bisa menerima. Gubernur dihadapkan pada saat yang sulit untuk menetapkan ataupun melihat kondisi,” katanya saat memimpin rapat mediasi di Ruang Rapat Sekda Sumsel, Kamis (15/1).

Dia menambahkan, berdasarkan keputusan 675 Oktober 2014 lalu. Pemprov Sumsel menetapkan UMP dengan nilai nominal Rp 1,9 juta. Serta, pada pembahasan UMP pada Desember 2014 lalu, ada 5 perwakilan walk out. Termasuk Apindo tidak bersedia datang.

“Pemerintah tetap tidak bisa memutuskan secara sepihak. Oleh karena itu, pada hari ini kita bertemu kembali melihat dengan kondisi yang bermacam-macam,” ujarnya.

Najib menjelaskan, adanya kenaikan BBM pihak buruh mengatakan kesejahteraan dengan dampak kenaikan BBM memberikan beban hidup yang berat. Di Pihak Apindo dari forum dunia usaha menyampaikan bahwa dengan dampak kenaikan BBM. Bukan beban pada buruh saja, tetapi juga kepada beban produksi, biaya tarif listrik, dan lainnya.

“Pengambilan keputusan untuk merubah apa yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Gubernur tidak bisa terlepas dari hasil apa yang telah ditetapkan,” katanya.

Adanya notulensi hasil rapat pada Desember 2014 lalu. Najib menilai hal notulensi tidak dapat dijadikan sebagai patokan dalam penentuan dalam menetapkan UMP 2015.

“Pada 17 Desember 2014, kita sudah duduk bersama membuat notulensi atau catatan rapat, bukan sebagai payung hukum yang menetapkan sesuatu keputusan pemerintah,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya kembali mengundang Apindo, supaya jangan pemerintah saja yang dipojokan atas penetapan UMP 2015.

Sebagai informasi, hasil rapat penetapan UMP 2015 kali ini menemui jalan buntu.

 

Teks     : Imam Mahfuz

Editor   : Junaedi Abdillah

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster