Polda Sumsel Siap Penuhi Permintaan BPK

 364 total views,  4 views today

PALEMBANG – Menyikapi pernyataan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK),b Palembang terkait hasil audit kerugian negara untuk sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang sedang ditangani, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) mengaku siap memenuhi apapun kebutuhan yang diminta oleh BPK Palembang.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarkat (Kabid Humas) Polda Sumsel, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) R Djarod Padakova.

“Polda Sumsel selalu bekordinasi terlebih dahulu dengan BPK Palembang setiap akan memulai atau menyidiki suatu dugaan tipikor,” ujarnya.

Lanjut Djarod, sejauh ini Polda Sumsel terus berupaya kordinasi dengan BPK Palembang untuk memenuhi butuhkan dalam penghitungan kerugian negara.

“Kita akan memperlihatkan beberapa dokumen yang kita sita kepada BPK Palembang. Dokumen itulah yang akan dijadikan acuan BPK Palembang untuk mengaudit kerugian negara,” katanya.

Dari seluruh kasus dugaan korupsi yang ditangani Polda Sumsel, Djarod memastikan, seluruhnya selalu dikordinasikan dengan BPK Palembang. Tanpa adanya keterangan kerugian negara yang dikeluarkan BPK Palembang, kasus yang sedang ditangani tidak akan bisa sampai ke tahap kejaksaan.

“Kerugian negara dari audit BPK Palembang bukti mutlak untuk suatu dugaan korupsi,” paparnya.

Disinggung haruskah penetapan tersangka dilengkapi dengan bukti audit kerugian negara, Djarod mengatakan, tidaklah diharuskan.

Menurut Djarod, penetapan tersangka bisa dilakukan penyidik asalkan sudah memenuhi dua alat bukti. Jika alat bukti sudah cukup disaat audit keterangan kerugian negara belum ada hasilnya, penyidik sudah bisa menetapan tersangka.

“Namun, untuk melimpahkan berkas pemeriksaan ke tagan kejaksaan, audit kerugian negara haruslah disertakan. Sampai saat ini, ada beberapa kasus yag sudah masuk ke tahap penyidikan, namun belum diketahui audit kerugian negaranya,” tutup Djarod.

Ada beberapa kasus dugaan tipikor yang sampai saat ini audit kerugian negaranya belum diketahui. Mulai dari dugaan tipikor di Samsat Banyuasin, Samsat Lahat, Samsat Palembang, hingga kasus pengucuran kredt ke rekening PT Campang Tiga.

Dari kasus-kasus itu, sebagian besar sudah ditetapkan tersangka, yakni tiga untuk Samsat Banyuasin, satu untuk Samsat Lahat dan Samsat Palembang, dan tiga untuk pengucuran kredit ke PT Campang Tiga.

 

Teks    : Oscar Ryzal

Editor  : Junaedi ABdillah





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster