DPRD Sumsel Tak Soalkan Penyesuaian Uang Dinas

 172 total views,  2 views today

PALEMBANG – Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) tentang pengurangan atau penyesuian biaya perjalanan dinas baik dipihak eksekutif maupun legislatif, bukan menjadi alasan kedua aparatur pemerintah tersebut mengurangi kualitas kerja.

Namun, bagi para wakil rakyat yang duduk dikursi DPRD Sumsel hal tersebut tidak menjadi persoalan.

Ketua DPRD Sumsel Giri Ramandha Kiemas, mengatakan aturan tersebut pada prinsipnya tidak jadi masalah. Akan tetapi dengan adanya penyesuian biaya perjalanan dinas tidak boleh mengurangi kerja dan tetap harus dilaksanakan.

“Terlebih lagi hal tersebut berlaku untuk semua golongan, baik eselon I, II maupun eselon III,” ucapnya, Selasa .(13/01).

Masih kata Giri, apa yang disahkan Menkeu merupakan langkah untuk penghematan anggaran. Pemerataan biaya perjalanan dinas dan itu sifatnya wajib dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia.

“Karena ini sifatnya wajib jadi harus menyesuaikan dengan yang ada dan secara otomatis terjadi pengurangan tidak ada perbedaan antara golongan, semuanya sama,” tegas dia.

Dilanjutkannya, meski terjadi pemerataan, besaran biaya perjalanan dinas di setiap provinsi berbeda-beda, sehingga biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.

“Misalkan perjalanan dinas ke Jakarta beda dengan perjalanan dinas ke Provinsi Jawa Barat. Jadi tergantung daerah mana yang didatangi. Kalau kita ke Jakarta ada besarannya sendiri, atau orang Jakarta kesini (Sumsel) juga ada besarannya sendiri,namun tetap sama diseluruh jajaran tersebut,” bebernya.

Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumsel, Muchendi Mahzareki juga mengatakan peraturan itu tidak menjadi masalah. Terjadinya pengurangan biaya perjalanan dinas tidak akan mempengaruhi kinerja dia.

“Secara otomatis setiap anggota dewan sedikit berhemat. Karena pemerintah sudah mengatur pengurangan itu. Jadi bukan hanya di dewan tapi eksekutif juga berlaku. Dengan adanya pengurangan itu bisa dimanfaatkan pemerintah untuk program lain dengan dianggarkan secara tepat sasaran,” ucap Muchendi yang tergabung dalam anggota Komisi III DPRD Sumsel ini.

Hal senada diungkapkan anggota Fraksi PKS DPRD Sumsel, Saiful Padli. Menurutnya, setiap anggota dewan harus menerima karena memang itu aturan dari pusat. Apalagi pemberlakuan itu bukan hanya untuk anggota dewan.

“Jadi tidak menurunkan kinerja kita. Artinya pengurangan itu mengajakan kita untuk berhemat. Kan masih ada tunjangan-tunjangan yang kita terima setiap bulannya,” katanya singkat.

 

Teks     : ARDHY FITRIANSYAH

Editor   : Junaedi Abdillah

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster