Pemprov Sumsel akan hapuskan Raskin ?

 212 total views,  2 views today

  • Diganti dengan Uang
  • Tekan Tingkat Kebocoran dan Penyimpangan

PALEMBANG – Setelah adanya keputusan dari Presiden RI, Joko Widodo untuk menghapus program pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Dinas Sosial (Dinsos) yang menjadi keputusan pemerintah pusat tersebut.

Kepala Dinsos Sumsel Apriadi menjelaskan, meski dihapuskan, pemerintah pusat menggantikannya dengan bentuk uang yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

“Jadi subsidinya bisa langsung ke masyarakat. Mengenai teknis penggantinya, bisa saja dimasukkan ke dalam rekening Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Kita sendiri siap-siap saka jika benar-benar direalisasi. Karena bisa lebih baik dan efisien,” kata Apriadi saat diwawancarai belum lama ini.

Diterangkan Apriadi, kemungkinan penghapusan tersebut, dianggap bisa menekan tingkat kebocoran distribusi raskin yang selama ini masih terjadi. Bukan cuma itu, biaya tambahan juga bisa dipangkas. Dirinya menegaskan, ada banyak sebab penyimpangan itu terjadi. Mulai dari kelakuan oknum yang nakal di lapangan, kuli-kuli angkutan, dan kualitas beras juga kurang menjamin.

“Pernah kita temukan di daerah Kabupaten Muara Enim, ada raskin yang beku dan ada ulatnya. Ini menjadi bukti kalau beras tersebut merupakan stok lama. Setelah itu didapatkan, masyarakat pun mengembalikan raskin tersebut,” jelasnya.

Berbeda jika pemberiannya diganti dengan bentuk uang. Apriadi mengaku, bantuan uang ini bisa didistribusikan via kantor pos. Hingga saat ini, diakuinya, jika Pemprov Sumsel masih menunggu instruksi langsung mengenai hal itu. Terlebih, pada 2015 ini, Dinsos yang berada di bawah Kementerian Sosial akan melakukan revitalisasi struktural sebagai bentuk pembenahan.

“Kita sudah dengar informasi tersebut. Kalau memang dihapus, tentunya data yang digunakan tetap berdasarkan data PSKS 416 ribu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM),” ujarnya.

Dalam perkembangan program raskin sebelumnya tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan bagi warga miskin. Namun juga sebagai salah satu mekanisme untuk menjaga stabilitas harga beras.

“Dengan demikian, petani akan tetap akan mendapat jaminan mengenai stabilitas harga beras. Pada saat panen raya petani bisa tetap menjual berasnya dengan harga wajar, dan pada saat paceklik harga beras tidak melambung terlalu tinggi,” jelasnya.

Untuk itu, bila program raskin akan diganti dengan pembagian uang, ia berpendapat pemerintah tetap harus memperhatikan kepentingan petani dan juga masyarakat secara keseluruhan. Pemprov sendiri hingga saat ini fokus terhadap pemberantasan masyarakat miskin.

Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Ruslan Bahri menegaskan, program raskin sebelumnya masuk di dalam kluster pertama bersama program perlindungan dan bantuan sosial lainnya seperti Jamkesmas, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta sekolah gratis dan berobat gratis.

Sepanjang tahun 2014 lalu, Sumsel tergabung dalam Tim Koordinasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan/Desa dan Satker Raskin, mendapat amanah dari Pemerintah untuk mendistribusikan Raskin yang jumlahnya sama seperti tahun sebelumnya yaitu 75.524.220 kilogram untuk 419.579 (RTS-PM).

“Jika memang harus diganti, kita lihat dulu petunjuk dari pusat seperti apa,” katanya.

 

TEKS            : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster