Kinerja Kajari Tebingtinggi 2014, 19 di Tipikor, Lima Masih Proses

 229 total views,  2 views today

EMPAT LAWANG – Sepanjang 2014, Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebing Tinggi menerima 19 pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor). Dari jumlah tersebut tercatat lima kasus masih diproses dan dua laporan masih tahap suporting data ke pidana khusus (Pidsus).

Sebagian besar laporan ditutup, karena laporan dianggap tidak jelas tanpa memiliki kelengkapan bukti. Begitu juga setelah di konfirmasi, tidak ada pelanggaran ataupun kerugian negara.

Kepala Kajari Tebing Tinggi, Azwad Z Hakim menyebutkan, sebagian besar laporan hanya surat kaleng.

“Kadang laporan pengaduan hanya seperti surat kaleng, cuma satu lembar. Kami kesulitan mendalami laporan tersebut, apalagi pelapor yang tidak bisa dihubungi lagi,” jelas Azwad, pada konfrensi pers peringatan Hari Anti Korupsi, Selasa (9/12).

Azwad tak menampik inilah rapor kinerja sepanjang 2014, pihaknya memastikan sudah bekerja maksimal meskipun diakuinya masih banyak kekurangan selama ditingkatkannya status dari kacabjari menjadi Kajari Tebing Tinggi.

“Silakan nilai sendiri saja, yang jelas kami bekerja yuridis sesuai aturan,” katanya.

Ia memastikan, membuka diri menerima laporan baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), rekan wartawan ataupun masyarakat umum. Dijamin sumber akan dirahasiakan, namun diharapkan kata Azwad, laporan disampaikan jelas da memiliki bukti awal. Dengan demikian, bisa memudahkan dalam proses penyidikan dilapangan.

Contoh saja, laporan dugaan penyimpangan dana perangkat desa dengan total kerugian Rp 5 juta. Nah, ini kan bisa diupayakan solusi, bukan berarti kami (Kejaksaan) melegalkan penyimpangan. Tapi jika bisa terbayarkan, tentu kasus dan laporan tidak akan diperpanjang lagi asalkan kedua belah pihak sudah sepakat tidak ada tuntutan lagi.

Selain itu beber Azwad, sepanjang 2010-2013 lalu, tercatat dua tunggakan seperti dugaan penyelewengan dana bangub masih tahap proses perhitungan kerugian negara. Ada juga tunggakan dari 2010, atas nama daftar pencarian orang (DPO) Sulaiman Efendi, terkait kasus cetak sawah rentetan Prof Tirta Jaya, mantan kadis pertanian Empat Lawang di masa itu.

Jelas Azwad, data penerimaan SPDP dari penyidik kepolisian sebanyak 118 perkara, sementara kemampuan kajari hanya 40 perkara. Catatan lainnya ada tujuh perkara sudah di eksekusi, dan penanganan pemulihan keuangan negara, sejak januari untuk pidsus sebanyak Rp 378.082.000. Pidum ada sekitar Rp 23 juta. Denda penanganan perkara, uang pengganti Rp 355 juta.

“Total penerimaan negara bukan pajak(PNPB) seluruh penanganan Rp 420.044.500 juta, dibanding 2013 ada peningakatan jauh,” bebernya.

TEKS:SAUKANI
EDITOR:RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster