Tuna Netra Berhak Berkarya

 356 total views,  2 views today

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

PALEMBANG – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumatera Selatan terus meningkatkan dalam memberikan pelayanan bagi warga disabilitas (difabel). Dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemberdayaan penyandang disabilitas, pemerintah berharap mereka bisa merasakan aktivitas seperti orang normal biasanya.

Kepala Dinsos Sumsel, Apriadi didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Mariana menjelaskan, pihaknya akan menambah sejumlah fasilitas bagi para penyandang disabilitas.

“Isi perda tersebut diantaranya adalah disamakannya kesempatan berkarya dan bekerja para difabel dengan yang bukan. Setiap perusahaan harus menjatahkan dua persen dari total seluruh karyawannya untuk para difabel,” tegas Apriadi saat menghadiri Peringatan Hari Disabilitas Internasional di halaman Kantor RRI Sumsel, Ahad (30/11) .

Di kantor-kantor dinas, kantor perusahaan, dan fasilitas umum lainnya seperti taman, akan dibuat jalur khusus pengguna kursi roda dan jalur khusus difabel Tuna Netra.

“Pada awalnya, akan kita terapkan dulu di kantor-kantor SKPD di lingkungan Pemprov Sumsel. Selain itu juga akan dibuat ruang tunggu khusus difabel, dan penambahan huruf-huruf braille di petunjuk-petunjuk umum,” lanjut Apriadi.

Pihaknya segera merancang Peraturan Gubernur (Pergub) untuk merincikan Perda baru mengenai difabel ini. Ia mengimbau kepada seluruh Dinsos dan Disnaker kabupaten/kota untuk segera berkoordinasi dengan Dinsos Provinsi Sumsel dalam hal merancang Perda difabel di daerahnya masing-masing. Hingga saat ini, baru Pemkab dan DPRD Kabupaten Lahat yang telah melakukan koordinasi dengan Dinsos Provinsi Sumsel.

Penyandang disabilitas, ujar Apriadi, bukanlah kaum yang harus dikasihani secara berlebihan maksudnya mereka itu perlu dukungan moril.

“Mereka itu seharusnya didukung dan diberi peluang. Baik itu belajar, bekerja, dan berwirausaha. Untuk pendidikan, saat ini sudah ada sekolah inklusif yang menyamaratakan penyandang disabilitas dengan yang bukan. Untuk yang bekerja telah kita susun perda tersebut. Dan untuk yang ingin berwirausaha, pemerintah, perusahaan swasta atau pun masyarakat baik yang berkelompok atau perorangan harus mendukung mereka,” paparnya.

Bentuk dukungan bagi penyandang disabilitas yang ingin berwirausaha adalah dengan diberikan modal keahlian dan peralatan. Juga didukung bantuan pemasaran produknya agar cepat dikenal oleh pasar.

Saat ini masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan kaum difabel. Masih banyak masyarakat yang menyembunyikan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas.

“Bahkan di desa-desa masih ada yang dipasung. Mereka anggap itu adalah aib, padahal bukan. Itu adalah salah satu kelebihan,” urainya.

Sebelum adanya ratifikasi dari Perkumpulan Bangsa-Bangsa (PBB) dan disahkannya undang-undang nomor 4 tahun 1997, penyandang disabilitas atau difabel masih disebut dengan penyandang cacat. Hal itu disebabkan karena para penyandang disabilitas tidak selalu orang yang mengalami kecacatan.
“Banyak dari mereka yang juga memiliki kelebihan daripada kita-kita yang biasa ini,” lanjutnya.

Saat ini, tercatat lebih dari 15.000 penyandang disabilitas tersebar di seluruh Sumsel. Namun diperkirakan sekitar 20 persen dari jumlah tersebut yang masih belum terdata karena kondisinya yang kebanyakan disembunyikan oleh keluarganya sendiri.

 

TEKS      : IMAM MAHFUZ

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster