Izin Pendirian Bangunan Harus Diperketat

 293 total views,  2 views today

PALEMBANG – Masih minimnya tata ruang bangunan baik rumah maupun gedung di Sumsel, membuat Pemerintah Provinsi Sumsel memperketat izin bangunan. Hal itu akan dimulai per tahun ini, karena mengingatnya di tahun belakangan tidak terlalu disosialisasikan mengenai tata bangunan. Itu diungkapkan Sekretaris Daerah Sumsel Mukti Sulaiman ditemui usai Pembukaan Workshop Implementasi Perda Bangunan Gedung dan Rapat Koordinasi Teknis tentang Bangunan Gedung di Hotel Horison Palembang, Kamis (27/11).

“Masalah bangunan itu harus disosialisasikan. Sekarang lihat sendiri kondisinya, tidak teratur. Sangat minim orang yang memanfaatkan tata guna bangunan,” kata dia.

Ia menuturkan, pihak Pemprov yang diwakili Dinas PU Cipta Karya harus memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam pengelolaan gedung dan rumah di Sumsel. Jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, kata dia, maka pihaknya mulai saat ini harus mampu mengendalikan pemberian izin.

“Izin harus diperketat. Jadi tidak asal beri izin saja. Harus benar-benar ditekan akan tata ruangnya, bentuk bangunan, tinggi bangunan dan komponnen yang ada dalam bangunan tersebut,” jelas Mukti.

Tak sekedar itu, para camat yang ada di Sumsel harus bisa diberikan pembinaan dan sosialisasi serta melanjutkan hasilnya kepada masyarakat setempat. Sosialisasi tersebut dimulai dari komponen kecil yakni pedesaan hingga ke perkotaan.

“Karenanya perlu ada peranan dan fungsi dari pemkab dan pemkot. Juga harus ada campur tangan DPRD,” imbuhnya.

Kepala Dinas PU Cipta Karya Eddy Hermanto mengatakan, ada banyak persoalan dan permasalahan dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Bangunan tersebut harus dibangun dengan lebih mengutamakan ketentuan tata ruang, melihar RTH mengurangi area resapan air.

“Banyak gedung-gedung saat ini yang tidak mengindahkan keamanan bangunan diantaranya mudah runtuh akibat gempa, kegagalan kontruksi. Juga ada bangunan yang tidak memenuhi persyaratan,” jelasnya.
Sebenarnya sosialisasi terkait pembangunan gedung yang baik sudah dilakukan, hanya saja memang kesadaran masyarakat masih kurang. Juga masih kurangnya penerusan sosialisasi ke tingkat dasar.

“Kami akan terus lakukan sosialisasi ini. Jadi secepat mungkin kedepan bisa memenuhi persyaratan yang diharuskan. Yakni harus memiliki sistem proteksi kebakaran, sistem sirkulasi udara yang buruk, bentuk denah dan tata ruang dalam juga perlu diperhatikan kedepannya,” beber dia.

Pemprov Sumsel sebagai aspek pemerintah bertugas dalam pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap bangunan dan rumah yang ada di Sumsel. Sementara masyarakat yakni berperan aktif dengan cara melaporkan secara tertulis apabila terdapat indikasi bangunan yang melanggar.

“Pemda punya wewenang untuk melakukan audit terhadap penyelenggaraan pengelolaan air hujan pada bangunan gedung masyarakat. Juga merumuskan kebijakan agar pengelolaan air hujan dapat terselenggara,” ucapnya.

 

TEKS        : IMAM MAHFUZ
EDITOR      : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster