Diduga tak Berizin, Galian C di Gandus Seperti Kolam Raksasa

 187 total views,  4 views today

PALEMBANG – Usai dua tahun beroperasi, sebuah proyek galian C di Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus Palembang tepatnya di lingkungan Kantor Camat Gandus diduga tidak miliki izin. Parahnya lagi, galian C dengan luas lebih kurang 10 hektar tersebut sudah berbentuk layaknya kolam raksasa.

Camat Gandus Ricky Fernandi mengatakan, operasional galian C tersebut sudah berlangsung lama. Ia mengaku, sebenarnya pihaknya sudah berupaya mencegah. Namun, secara diam-diam masih tetap di operasionalkan.

“Hasil galian tersebut di komersilkan untuk di jual. Bisa di lihat lokasi tersebut seperti kolam raksasa akibat di keruk terus,”ungkap, Ricky usai melakukan pengecekan lokasi, Kamis (27/11).

Ricky mengaku, lokasi galian C tersebut, awalnya kawasan penghijauan. Namun, semenjak di lakukan pengerukan menjadi tandus. Menurutnya, tanah hasil kerukan tersebut di angkut melalui jalur sungai mengunakan kapal angkutan sungai jenis tongkang dan ponton.

“Kalau dikatakan lemah dalam pengawasan tidak. Karena, pengawasan sudah dilakukan. Informasi dari warga, mereka melakukan pengerukan pada malam hari dan mengangkut melalui jalur sungai,”kilahnya.

Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Palembang bidang politik, hukum dan HAM, Edward Julairta menegaskan, atas temua itu, pihaknya segera melaporkankan kepada dinas terkait maupun Wakil Wali Kota Palembang, sehingga dapat di tindak baik perorangan atau kelompok perusahaan dapat segera di panggil, kemudian di mintai penjelasan terkait operasional galian C ditempat tersebut.

“Kalau tidak ada izin akan kita stop dulu, sebelum ada legalisasinya, dan dalam kontek aturanya akan dikaji,” tegasnya.

Menurut Edwar, sesuai dengan aturan, setiap aktifitas yang bersingungan dengan lingkungan masyarakat harus ada reklamasi.

“Kalau lahan galian lebih dari 1 hektar, mereka harus ada Analisis Dampak Lingkungan (Amdal),” katanya.

Sambungnya, akibat adanya galian C tersebut, pihaknya meminta agar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mensosialisasikan peraturan daerah (Perda). Sehingga pembangunan atau pengerukan seperti itu dapat sesuai ketentuan aturan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan ekosistem di sekitarnya.

“Kami tidak melarang pengusaha untuk melakukan kegiatan usahanya di Palembang. Hanya saja, aktivitas yang dilakukan harus sesuai perizinan dan bekerja secara profesional sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan,” tukasnya.

 

TEKS       : ALAM TRIE MARSATA

EDITOR     : RINALDI SYAHRIL

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster