Pejabat “Haram” Rapat di Hotel

 151 total views,  2 views today

PALEMBANG KSPemerintah pusat telah menginstruksikan kepada semua Pemerintah Daerah (Pemda) agar meniadakan rapat di hotel demi efisiensi anggaran. Demikian ditegaskan lewat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang efektif per 1 Desember 2014. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Laonma PL Tobing meniadakan rapat di hotel telah diberlakukan Pemprov Sumsel sejak 2-3 tahun lalu.

Hanya saja belum maksimal karena sifatnya baru himbauan. “Himbauan agar tidak rapat di hotel dan gunakan fasilitas yang ada oleh SKPD sudah ada sejak 2-3 tahun lalu. Cuma memang tidak terkontrol karena Daftar Pagu Anggaran berada di SKPD masing-masing, sehingga masih ada yang rapat di luar,” terangnya, Rabu (26/11).

Dia menjelaskan, dalam kebijakan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD ditekankan agar tidak menghabis-habiskan anggaran untuk rapat di hotel. Namun memanfaatkan ruangan yang sudah ada.

“Kita punya aula Bina Praja yang bisa menampung 400 orang. Kalau rapat biasa tapi SKPD tidak punya ruangan, bisa pinjam ruang di SKPD lain. BPKAD saja contohnya tidak punya ruangan, tapi biasa pinjam di Dinas PU BM,” jelasnya. Beberapa SKPD yang menggelar rapat di hotel, kata Tobing, cenderung bersifat koordinasi dengan pemerintah pusat atau pihak luar. Namun usai instruksi pelarangan penggunaan hotel, SKPD telah memanfaatkan ruangan milik pemerintah.

“Kalau kemarin-kemarin masih ada di luar untuk rapat koordinasi yang mengundang pihak luar. Tapi sekarang tidak lagi, lebih memanfaatkan fasilitas yang ada,” ucapnya. Tak cuma pelarangan rapat di hotel, pemerintah juga melakukan efisiensi lewat perjalanan dinas. Diketahui, Pemprov Sumsel menganggarkan miliaran rupiah untuk perjalanan dinas. Terbesar berada di Sektretariat Daerah (Setda) yang membawahi 10 Biro.

Namun Tobing tak menyebutkan berapa dana rata-rata yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas. “Kalau jumlahnya saya tidak ingat. Tapi miliaran. Karena sudah ada instruksi efisiensi tadi maka ada pemangkasan perjalanan dinas. Cuma disesuaikan dengan kebutuhan, berdasarkan berapa lama dan jumlah orang yang bepergian,” ucapnya.

Masih kata Tobing, hal yang membuat dana perjalanan besar adalah transportasi dan akomodasi. Biasanya di awal tahun banyak pegawai yang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta untuk sosialisasi program hingga perjelas aturan. “Dana perjalanan dinas banyak untuk pesawat, ongkos dalam kota, makan dan minum serta penginapan. Misalnya dari awal tahun hingga bulan Juli, biasanya banyak panggilan ke Jakarta oleh pemerintah pusat. Sekarang ada penghematan, cuma besarannya bergantung kebutuhan,” katanya.

Penghematan anggaran telah disampaikan oleh Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. Menurutnya, uang penghematan itu bisa dialihkan untuk pemerataan ekonomi di masyarakat. Hal yang bisa dihemat kata Alex adalah biaya studi banding atau perjalanan dinas. Kata Alex, studi banding kini digantikan dengan facsimile dan email. Kalau pun harus tidak perlu berjamaah.

Apa yang disampaikan Alex sesuai dengan instruksi Menpan RB, Yuddy Chrisnandi. Penghematan dilakukan merata bagi 508 kota dan kabupaten serta 34 provinsi di Indonesia. Diungkapkan kedinasan dan pemda biasanya menghabiskan anggaran untuk mengejar target. Kini, mekanisme penggunaan anggaran dibalik. Semua kegiatan yang dilakukan pemerintah harus seminim mungkin menggunakan anggaran.

Selain menghemat anggaran, pemda diminta menggunakan produk lokal, terutama makanan. Jika sebelumnya sering melahap buah impor, Yuddy mencontohkan, kini pemda sebaiknya mengunyah buah hasil petani Indonesia.

Pemda yang masih menyelenggarakan kegiatan di hotel dan gedung sewaan akan diberikan sanksi administratif berupa teguran, demosi, penghentian tunjangan kerja dan intrumen lainnya. Pemerintah pun akan melayangkan surat edaran terkait pembatasan perayaan pernikahan anak pejabat yang menggunakan hotel besar. Surat edaran itu berlaku untuk anak Presiden sampai ke pejabat tingkat bawah.

PHRI Tolak Kebijakan Menpan

Terkait keluarnya surat edaran dari pemerintahan Jokowi melalui Menpan nomor 10 tahun 2014 dan berlaku efektif per satu Desember 2014 mendatang tentang pelarangan instansi Pegawai Negeri Sipil agar tidak lagi melaksanakan kegiatan rapat dilokasi perhotelan ditolak tegas oleh Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumsel. Penolakan tersebut menurut mereka akan berdampak pada keberlangsungan industri hotel dan restoran itu sendiri.

Ketua PHRI Sumsel Herlan Aspiudin erbakat, bisnis perhotelan dan restoran di Palembang dipastikan terganggu dengan adanya kebijakan larangan menggelar rapat atau kegiatan diluar bagi seluruh instansi pemerintahan.

Terlebih lagi Palembang sebagai kota mice sangat tergantung dari kegiatan rapat rapat pemerintah daerah yang nilai nya mencapai 70 persen.

“Kebijakan yang digagas Menpan ini akan menurunkan pendapatan secara signifikan dan berdampak pada operasional serta gaji para karyawan. Untuk itu kami menolak dan memprotes kebijakan itersebut,” tegas dia.

Ia berkata, jika ingin melakukan penghematan tidak perlu melakukan pelarangan seperti itu, cukup menyesuaikan budget instansi dengan biaya hotel yang ada dimasing masing daerah. Herlan juga memastikan jika kebijakan ini akan terus diberlakukan, maka akan ada aksi perlawanan dari pengelola hotel dan restoran yang ada diseluruh daerah.

“Saat ini PHRI sumsel telah menyurati Gubernur sumsel untuk membatalkan kebijakan tersebut,” pungkas dia.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sumsel Joncik, mengatakan, pemangkasan anggaran tersebut harus ditanggapi, karena itu merupakan penghematan. Apalagi intruksi itu terikat dari pemerintahan pusat. Artinya penghematan seperti itu bukan tidak mungkin akan pula berlaku termasuk perjalanan dinas.

“Harus dipatuhi, karena dibawah naungan Mendagri. Tergantung regulasi kedepan. Semangat penghematan bagus, namun lihat kondisi dan kemampuan daerah masing masing,” kata dia.

 

TEKS       : IMAM MAHFUZ/ ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR    : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster