Alex Noerdin : UMP Akan Kita Bahas Secepatnya

 254 total views,  2 views today

Alex Noerdin, Gubernur Sumsel | Dok KS

Alex Noerdin, Gubernur Sumsel | Dok KS

PALEMBANG – Pembahasan mengenai revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 di Sumatera Selatan masih harus menunggu Dewan Pengupahan, meski kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sudah lewat dari sepekan.

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin mengatakan, dirinya telah menugaskan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) agar memberikan fasilitas pertemuan Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan pengusaha dan pekerja.

“Idealnya berapa saya belum bisa jawab, karena harus disepakati oleh Dewan Pengupahan berdasarkan Komponen Hidup Layak (KHL). Biar dibahas terlebih dulu lewat Dewan Pengupahan,” katanya saat diwawancarai di kantornya, Selasa (25/11).

Alex menjelaskan, UMP 2015 yang telah ia tanda tangani dan diserahkan ke Menteri Tenaga Kerja (Menaker) sebesar Rp1.974.346 harus dikaji ulang dan disesuaikan pasca kenaikan harga bbm bersubsidi pekan lalu. Namun Alex tak menyebut kisaran angka laiknya.

“Nilai yang ditetapkan kemarin sebelum bbm naik, harus disesuaikan lagi. Tapi kalau terlalu besar pastinya pengusaha menolak, siapa yang mau membayar Rp3,4 juta per bulan seperti tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya,” ungkapnya.

Dirinya meminta Dewan Pengupahan segera membahas UMP 2015, meski pelaporan keputusannya tidak ditenggat seperti sebelumnya.

“Pergantian tahun masih satu bulan lebih. Itu artinya masih cukup untuk membahasnya, lagi pula Menaker bisa menunggu,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel, Dewi Irawati mengatakan, dirinya masih menunggu petunjuk Gubernur Sumsel, Alex Noerdin untuk merevisi UMP 2015.

“UMP 2015 adalah kebijakan Pemda Sumsel. Jadi kita masih menunggu dari Pemda Sumsel. Dikaji ulang pun, itu kebijakan dikembalikan ke Pemda. Memang Disnakertrans Sumsel bagian dari Dewan Pengupahan, tapi kan penentuan kembali ke Pemda Sumsel,” ujarnya.

Pembahasan dan penentuan revisi yang akan dihitung kembali pasca kenaikan harga bbm bersubsidi merupakan wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Namun dirinya menilai, nilai UMP 2015 saat ini sudah maksimal.

“Harga bbm memang naik. Tapi kalau mau menghitung kembali Komponen Hidup Layak yang menjadi dasar penentuan UMP adalah kebijakan Pemprov Sumsel,” pungkasnya.

 

TEKS      : IMAM MAHFUZ
EDITOR    : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster