Dinas Tata Kota Palembang Tertibkan Ribuan Reklame

 699 total views,  6 views today

PALEMBANG – Permasalahan reklame tidak memiliki izin maupun reklame kadaluarsa nampaknya masih saja terjadi di Metropolis. Hal itu terbukti, banyaknya reklame yang di tertibkan setiap minggunya. Bahkan angkanya mencapai puluhan ribu.

Kepala Dinas Tata Kota (DTK) Palembang, Isnaini Madani mengatakan, pihaknya terus melakukan penertiban sejumlah reklame yang berada di sejumlah ruas Jalan yang dilarang. Sebutnya, setiap kali melakukan penertiban, reklame yang berhasil dicabut jumlahnya mencapai ratusan.

“Setiap bulan kami amankan puluhan ribu reklame yang tersebar di 16 Kecamatan di Palembang. Alasan penertiban pun macam-macam, mulai tidak ada izin, pemasangan kawasan terlarang hingga kadaluarsa atau habis masa pemasangan,” ungkapnya, saat di bincangi, di Balai Kota Sekretariat Daerah (Setda) Palembang, Jum’at (21/11).

Isnaini menyebutkan, penertiban dilakukan dua hingga tiga kali sepekan. Menurutnya, ada beberapa titik yang dilarang memasang reklame seperti, jalan protokol, rumah ibadah, perkantoran, jembatan penyebrangan orang (jpo), taman, persimpangan dan lainnya.

“Kawasan itu seharusnya bebas dari reklame. Jadi, apabila ada reklame yang terpasang. Pasti tidak ada izin, sudah banyak reklame yang tidak sesuai kami tertibkan,” sebutnya.

Isnaini berharap, dengan adanya rutinitas penertiban reklame tersebut. Kota Palembang menjadi lebih indah dan tertib. Selain itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat yang akan memasang reklame harus meminta izin rekomendasi dari DTK Palembang. Sehingga, mengetahui lokasi mana yang dilarang dan diizinkan untuk pemasangan reklame.

“Jangan sembarangan. Semuanya ada aturannya,” tegasnya.

Isnaini mengaku, untuk reklame yang kadaluarsa, biasanya dilakukan pengusaha. Karena enggan melepaskan reklamenya meskipun jadwalnya sudah habis.

“Ya, biasanya dilakukan pengusaha, kami tegaskan kepada pengusaha dan yang lainnya agar melepas sendiri reklame yang sudah habis masa iklannya,” imbuhnya.

Isnaini menambahkan, apabila ada pengusaha atau masyarakat yang ingin memasang reklame, harus ada izin, sebutnya untuk rekomendasi pemasangan reklame sendiri, tidak ada biaya sama sekali. Tapi, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang menarik pajaknya.

“Untuk pengurusan rekomendasi media reklame tidak ada biaya alias gratis. Tapi, untuk pajaknya tetap bayar di Dispenda,”katanya.

 

TEKS   :  ALAM TRIE MARSATA

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster