Tujuh Perusahaan di Muara Enim Belum Lunasi PBB

 490 total views,  2 views today

Ilst. Pajak

Ilst. Pajak

MUARA ENIM – Sebelumnya tujuh  perusahaan pemilik tower wajib bayar retribusi diketahui tak membayar retribusi, angka tagihan retribusi di Pemerintah Kabupaten Muaraenim dari ketujuh  perusahaan ini sebanyak Rp 2 miliar.
Selain itu, terungkap juga bahwa tujuh perusahaan tersebut juga belum melunasi kewajibannya berupa pembayaran pajak bumi dan bangunan(PBB) per tahun 2014.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muaraenim, Amrullah Jamaluddin melalui Kabid PBB dan BPHTB Dispenda Kabupaten Muaraenim, Husin Aswadi berkata, sampai November 2014, perusahaan telekomunikasi yang mempunyai tower juga belum membayar PBB.

“Untuk retribusi pemungutan oleh Kantor Kominfo Kabupaten Muaraenim. Mereka sudah melakukan koordinasi dan mereka juga sudah melakukan penagihan,” ungkapnya, Kamis (20/11).

Kata Husin, untuk tower saat ini dikenakan dua tagihan yakni PBB dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Tarif retribusi dikenakan sesuai Perda No 7 tahun 2013 sebesar 2 persen dari nilai jual objek pajak(NJOB) PBB tower.

“Besaran PBB mereka sudah ditetapkan dan disampaikan ke mereka(provider, red),” ujarnya.

Lanjut Husin, di antara provider yang belum membayar PBB itu yakni Telkomsel sebanyak 51 SPPT sebesar Rp 45 juta,  Excelkomindo sebanyak 37 SPPT sebesar Rp 28 juta, Protelindo sebanyak 4 SPPT sebesar Rp 2 juta dan perusahaan provider lainnya.

“Batas pembayaran PBB batas akhir per 31 Desember 2014, apabila tidak dibayar akan dikenakan denda 2 persen sebulan. Sekarang sudah dilakukan penagihan langsung dan surat sudah disampaikan.Untuk PBB mereka belum nunggak, kita harapkan pembayaran dapat dilakukan sebelum waktu bayar jatuh tempo,” tegas Husin.

Sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaraenim, Jumhari Yunus melalui Kasi Pos dan Telekomunikasi, Zainal Arifin, SH mengatakan besaran untuk tagihan retribusi pemilik tower yang mulai dihitung per tahun 2014 itu yakni PT.Sampoerna Telekomunikasi sebesar Rp.44.751.880,- yang memiliki 3 unit tower, PT.Protelindo Rp.43.554.359,80,- yang memiliki 4 tower.

Lalu, PT. Dian Swastatika Sentosa sebanyak 10 buah tower sebesar Rp 90.005.631,-, kemudian PT.Telkomsel sebanyak 51 tower sebesar Rp 822.852.939,40,-, PT.Huchinson sebanyak 8 tower sebesar Rp.81.470.876,80, PT.Exelcomindo Pratama sebanyak 37 tower sebesar Rp.530.661.030,80 dan PT.Indosat Tbk sebanyak 43 tower sebesar Rp.455.794.072,20,-

“Besaran retribusi itu dihitung sampai April 2014. Batas akhir bayar per 31 Desember 2014. Bila dibayar lewat tanggal itu maka akan didenda 2 persen setiap bulan dari tagihan retribusi,” terang Zainal.

Dikatakan Zainal, besaran tagihan tersebut sudah sesuai Perda No. 7 tahun 2013 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan Perbup No.40 tahun 2014. Sedangkan besaran retribusi dihitung berdasarkan NJOB sesuai UU No. 28 tahun 2009 pasal 124.

Sampai sekarang baru PT.Telkomsel yang mengajukan keberatan atas jumlah besaran retribusi yang diajukan.Perusahaan yang lain belum ada konfirmasi ataupun mengajukan keberatan. Pajak retribusi tower ini dikenakan setelah tower beroperasi.

“Perihal keberatan dari PT. Telkomsel itu, Pemerintah Kabupaten Muaraenim melalui Dinas Pendapatan Daerah(Dispenda) Kabupaten Muaraenim telah melayangkan Surat No. 973/1029/penda-02/2014 ke PT. Telkomsel yang intinya keringanan pembayaran retribusi tidak dapat dikabulkan,” pungkasnya.

TEKS       : SISWANTO
EDITOR     : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster