Merasa Ditindas, Ribuan Warga Musi Rawas Eksodus ke PALI

 655 total views,  2 views today

 

  • DPRD Segera Panggil PT MHP
    Konflik Memanas, 21 Tahun Merasa Ditindas PT MHP
    PT MHP Klaim Penuhi Program Kerjasama

MUSI RAWAS – Kabupaten Musi Rawas terancam akan kehilangan belasan ribu kepala keluarga. Pasalnya, warga enam desa di Kecamatan Muara Lakitan mengancam akan pindah (Eksodus) ke Kabupaten PALI, jika Pemkab Mura tidak menyelesaikan konflik yang kian panas dengan PT Musi Hutan Persada (MHP).

Puluhan warga HTI, Selasa (18/11) kepada Kabar Sumatera berkata, mereka bermukim di HTI Transmigrasi Kecamatan Muara Lakitan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Transmigrasi nomor 26/Men/1992 tentang izin pelaksanaan transmigrasi HTI-Trans kepada PT Musi Hutan Persada di lokasi hutan Suban Jeriji dan Benakat kabupaten Muaraenim.

Koordinator Front Masyarakat Transmigrasi Bersatu Juanda didampingi para Kepala Desa dan warga lainya kepada Kabar Sumatera, Senin (16/11) pukul 20.00 WIB menerangkan, pemukiman yang mereka huni selama 21 tahun tersebut berlandaskan surat keputusan menteri transmigrasi tahun 1992, namun selama itu juga hak-hak mereka tak dipenuhi PT MHP.

Terang Juanda, adapun hak-hak warga yang saat ini sudah mencapai 20-an ribu Kepala Keluarga diantaranya pemberian lahan garapan seluas 2 hektar per KK, rumah semi permanen, kehidupan dan pekerjaan serta upah yang layak kemudian anak-anak penduduk di sekolahkan hingga sarjana.

“Masalah ini sudah berlarut-larut, sampai sekarang ini belum ada penyelesaian dari pemerintah Musi Rawas, hak kami dirampas, warga kami dikorbankan, sampai ada yang masuk sel, gara-gara dituduh merambah lahan mereka dan membakar lahan mereka, padahal jelas-jelas itu lahan yang seharusnya menjadi milik kami,” tutur Juanda diamini warga HTI lainya.

Ungkapnya, seluruh warga HTI Transmigrasi yang terdiri dari enam desa yakni Desa Tri Anggun Jaya SP 5 360 KK, SP 6 bumi Makmur 400 KK, SP 9 Desa Harapan Makmur 360, SP 10 Desa pian Raya 360, SP 7 Mukti Karya 350, SP 11 Sindang Laya 350 KK, bersikeras dan mengancam akan Eksodus ke Kabupaten PALI jika terus ditindas PT MHP.

Karena belum ada jalan keluar yang menguntungkan 20-an ribu KK tersebut. Mereka juga meminta ganti rugi sesuai data kepala keluarga sebesar Rp 4 miliar per KK, jika perusahaan mau berdamai atau mereka pindah menjadi penduduk Kabupaten PALI.

“Sudah ada tawaran dari Pemerintah Kabupaten PALI untuk kami pindah menjadi penduduk mereka. Kalau bupati tidak bisa menuntaskan masalah ini, kami akan pindah ke sana. Jujur kami berani bertransmigrasi ke sana berdasarkan SK Menteri Transmigrasi keberadaan desa kami diakui negara. Penjajahan ini terjadi sejak lama, dulu ada penduduk SP 6 gantung diri namanya Tarmo tahun 1994 karena tak digaji mau pulang ke daerah asal tidak dikasih uang,” kisah Juanda.

Ketua Forum Masyarakat HTI, Indra. Dia menganggap apa yang dilakukan perusahaan tersebut adalah penindasan yang sangat kejam terhadap rakyat. Selain hak tidak dipenuhi PT MHP dituding mengambil keuntungan dari dana reboisasi miliaran rupiah,dengan mengorban salah seorang warga.

“Kita menggarap lahan yang seharusnya hak rakyat, masyarakat ditangkap karena dituduh merambah hutan PT MHP. Salah satunya, Sugianto, padahal lahan tersebut sah milik warga. Kami masyarakat menanyakan penangkapan Sugianto, karena menurut kami tidak prosedural, karena Sugianto dikorbankan dan didzolimi,karena PT MHP melapor ketingkat pusat bahwa lahan mereka dibakar ribuan hektar oleh masyarakat,” terang Indra.

Lebih sakitnya lagi, kata Indra setelah itu dilakukan sayembara siapa yang bisa menangkap pembakar lahan diberi imbalan Rp 10 juta kemudian PT MHP mengajukan reboisasi itu terjadi sejak 1996, 2008, dan 2014.

Untuk mendapatkan keadilan tersebut, rencananya warga HTI akan meminta bantuan pengacara kondang untuk menggugat ke Jakarta,dengan tuntutan Rp 4 miliar per KK, atau warga pindah dari Kabupaten Mura ke Kabupaten PALI karena sudah ditawari Pemerintah PALI. Sebab mereka merasa sudah banyak kerugian warga sejak 1992-2014 atau 21 tahun ini tidak mendapat hak hidup dan hak hidup tidak ada sama sekali.

* Dewan Segera Panggil PT MHP

TERPISAH terkait permasalahan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Musi Rawas menegaskan segera memanggil PT MHP dan dinas terkait serta warga HTI untuk membahas konflik tersebut.

“Kita sudah melayangkan surat pemangillan kepada PT MHP,dan Dinas Terkait, DPRD akan memfasilitasi warga untuk mendengarkan duduk permasalahan ini,karena kita tidak bisa hanya mendengar dari satu pihak saja,” tegas Ketua sementara DPRD Musi Rawas, Yudi Fratama saat dibincangi Kabar Sumatera melalui sambungan teleponnya.

Dan, pihaknya telah menerima surat resmi dari warga transmigrasi HTI Muara Lakitan terkait permasalahan tersebut dan ia sudah mendisposisikan untuk segera memanggil semua pihak terkait.

*PT MHP Klaim Program Kerjasama

Sementara itu, disalah satu media lokal Lubuklinggau, PT MHP melalui Humas PT MHP menyebutkan bahwa PT MHP telah menyalurkan CSR kepada masyarakat sebesar 15 juta kepada Kelompok Mengelolah Hutan Bersama Masyarakat.

Humas PT MHP Erwin mengatakan, bahwa PT MHP mengadakan program kerjasama dengan Mengelolah Hutan Rakyat (MHR) dimana hasilnya dibagikan dengan masyarakat areal perusahaan dengan skala pembagian 40:60. Maksudnya, 40 persen untuk warga, 60 persen untuk perusahaan.

“Terakhir kami memberikan 1 hektare lahan kepada 1 KK warga yang berada diarea MHP digunakan untuk bercocok tanam,” aku Erwin.

Erwin sangat menyayangkan adanya komplain dari beberapa pihak terhadap kerjasama pembangunan desa dengan MHP.

TEKS    : SRI PRADES
EDITOR   : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster