Dapat Warisan, PNS ini Terancam Pidana

 287 total views,  4 views today

Ilustrasi Warisan | Ist

Ilustrasi Warisan | Ist

MUARA ENIM – Rasa keadilan dan kebenaran di Kabupaten Muaraenim terguncang. Lantaran karena memiliki tanah warisan orang tuanya, Idul Agusti(34), staf PNS di Kelurahan Pasar II Muaraenim terancam pidana karena persidangan di Pengadilan Negeri Muaraenim yang seharusnya perdata, malah menjadi pidana.

Kasus itu bermula atas kepemilikan tanah waris dari orang tua, M Idris seluas 1 hektar di lokasi PAL 100 kelurahan pasar III Muaraenim.Tanah itu dibuat waris berupa Surat Keterangan Hak Milik tahun 1950 dikeluarkan oleh Keriyo, Ani.

Atas kepemilikan tanah waris ini, Idul Agusti dilaporkan A Siagian, mantan Kajari Muaraenim yang mengaku memiliki tanah di lokasi yang sama dengan bukti surat akta jual beli tahun 1973. A Siagian melaporkan pemalsuan surat kepemilikan tanah milik Idul Agusti ke Polres Muaraenim pada tahun 2011 lalu.

Setelah didalami pihak penyidik Polres Muaraenim berkas perkara masuk ke Kejaksaan Negeri Muaraenim dan masuk ke persidangan.

“Sekarang sudah 5 kali sidang pertama dakwaan ditolak majelis hakim. A Siagian mengajukan dakwaan baru dan sekarang sidang ke 7 kalinya. Sekarang masih pemeriksaan saksi oleh majelis hakim. Kemarin sidang keterangan saksi ahli, tapi batal karena saksi ahli tidak datang,” ungkap Idul Aguscik, kemarin(18/11).

Dikatakannya, fakta yang memberatkan dari keterangan BAP Lurah Pasar III Muaraenim, Hapison NM bin Nur Muhammad yang dalam BAP nya mengatakan bahwa surat keterangan hak milik yang dirinya miliki berupa ketikan, padahal berupa tulis tangan. Kemudian tanggapan yang menyatakan bahwa surat itu tidak benar.

“Padahal surat itu saya dapatkan dari orang tua saya M Idris. Dari sinilah keterangan saksi memberatkan saya. Bahw surat ketetangan hak milik saya dinyatakan palsu,” terangnya.

Namun pada fakta persidangan, Lurah Pasar 3 Muaraenim mengakui bahwa keterangan di BAP dibawah tekanan karena diajari oleh A Siagian. Ketika ditanya oleh hakim, saat persidangan bahwa keterangan BAP yang benar atau keterangan persidangan, Hafizon NM menyatakan bahwa keterangan di persidangan yang benar.

“Saya minta keadilan dalam kasus ini karena ini melawan mantan pejabat. Hancur karier saya, sebab saya PNS.Ini demi mempertahankan hak tanah yang diberikan orang tua. Saya sudah dijerat pasal 264 KUHP dalam tindak pidana pemalsuan surat berupa akta otentik berdasarkan laporan Polisi No Pol : LP/B-76/II/2011/ Sumsel/Res Ma Enim tanggal 07 Februari 2011,” ucapnya.

Selain itu, tambah dia, keterangan saksi Heri Jauhari, PNS inspektorat yang keterlibatannya mengurus surat Akta Pengoperan Hak No 2 tanggal 3 Agustus 2010 ke notaris A Dessy Puspa Asni.

“Tetapi notarisnya masih di Heri Jauhari yang ambilnya sampai sekarang tidak diberikan ke saya,”jelasnya.

Sementara dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh 3 orang pengacara yakni Firmansyah, Rahmansyah, dan Denny Ismiardi. “Memang benar kasus ini kami yang menanganinya dan mendampingi terdakwa dalam persidangan. Kami selaku kuasa hukum berkeyakinan bahwa majelis hakim akan memutuskan perkara ini dengan sebenar-benarnya demi rasa keadilan dan kebenaran dan tegaknya hukum yang seadil-adilnya,” jawab Rahmansyah ketika dikonfirmasi.

 

TEKS     : SISWANTO
EDITOR    : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster