Pekerja Minta Hapus Outsourcing

 201 total views,  2 views today

PALEMBANG – Banyak karyawan yang bekerja di perusahaan swasta meminta agar sistem kontrak di hapuskan. Karena sistem tersebut dinilai tidak memihak kepada pekerja. Salah seorang karyawan swasta di Metropolis, Okya (28) mengatakan, kerja kontrak atau outsourcing itu memberatkan karyawan. Karena, seharusnya karyawan menerima upah Rp 1,8 juta, terpaksa harus menerima upah hanya Rp 1,5 juta.

“Sistem outsourcing itu kan memakai pihak ketiga, artinya apabila pencari kerja (pencaker) ingin masuk sebuah perusahaan harus melalui pihak ketiga tersebut. Seharusnya perusahaan itu langsung rekrut sendiri. Jangan gunakan pihak ketiga,” ungkap almuni Universitas Muhammadiyah Palembang ini, saat dibincangi, Senin (17/11).

Hal serupa diungkapkan karyawan swasta lainnya, Hendri (27) mengatakan, sistem outsourcing itu hanya menguntungkan pihak ketika. Ia berharap sistem tersebut segera dihapuskan dengan adanya perubahan pemimpin.

“Sistem outsourcing itu kan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kami harap pemerintah sekarang bisa menghapusnya. Sehingga pekerja dapat menerima upah yang utuh dengan kata lain, tidak ada potongan,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Syarat-Syarat Kerja dan Kesejahteraan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palembang Yusna mengatakan, berdasarkan peraturan menteri (Permen) Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 tentang sistem kerja kontrak atau autsorsing, tidak bisa dihapuskan. Menurutnya, dalam Permen tersebut sistem kerja kontrak, hak dan kewajiban sudah di atur jelas.

“Tidak bisa dihapuskan, karena tidak mungkin semua pekerjaan dalam waktu panjang, memang dalam sebuah perusahaan harus ada kerjaan yang hanya sebentar saja, misalnya 1 tahun saja,” katanya.

Yusna mencontohkan, sebuah pekerjaan proyek, tidak mungkin perusahaan pemborong proyek tersebut mempekerjakan karyawannya dalam waktu lama. Karena sebuah proyek hanya di kerjakan dalam kurun waktu 1 tahun. Bahkan, ada yang hitungan bulan saja.

“Nah, oleh sebab itulah sistem kerja kontrak tidak bisa di hapuskan, tapi hak pekerja kontrak tersebut harus sesuai juga, misalnya gaji yang sesuai Upah Minimum Kota (UMK), begitu juga dengan jaminan kesehatannya harus perusahaan berikan,” ujarnya.

Selain itu, sambung Yusna, pekerja kontrak juga harus di berikan hak yang sama seperti karyawan tetap lainnya, misalnya harus di berikan lembur.

“Karena ketentuannya 8 jam kerja setiap harinya. Jika, lebih dari ketetapan, maka perusahaan harus memberikan lembur, kecuali memang ada kesepakatan antara pekerja kontrak dan perusahaan tanpa uang lembur, meskipun waktu kerja lebih lama,” tutupnya.

 

TEKS      : ALAM TRIE MARSATA PUTRA

EDITOR     : RINALDI SYAHRIL

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster