Petani Dapat PPN 10 Persen

 354 total views,  2 views today

PALEMBANG – Direktorat Jendral Pajak terus mensosialisasikan mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor perkebunan, mulai dari tingkat petani hingga ke level perusahaan. Sosialisasi dilakukan sehubungan dengan Mahkamah Agung RI telah mengabulkan permohonan uji materiil atas ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dengan putusan Nomor 70P/HUM/2013 dan diputus pada 25 Februari 2014.

Putusan tersebut menimbulkan konsekuensi barang hasil pertanian yang semula dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang atas penyerahannya Dibebaskan dari PPN, menjadi dikenakan PPN. Adapun tarif pengenaan PPN adalah sebesar 10% dari Harga Jual.

Kepala Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Babel Samon Jaya menjelaskan, berdasarkan hasil pembicaraan dengan perwakilan kelompok pedagang pengumpul karet yang menyatakan keberatan atas pengenaan PPN tersebut, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung memberikan penjelasan tentang mekanisme pengenaan PPN yang seharusnya tidak memberatkan para pelaku usaha yang terkait mata rantai perdagangan dan pengolahan barang hasil pertanian, khususnya karet, sawit, dll.

Mulai dari petani pemilik lahan, pedagang pengumpul, pabrikan pengolah karet sampai dengan mata rantai selanjutnya. Hal ini dikarenakan mekanisme pengenaan PPN yang berlaku di sistem perpajakan di Indonesia kalau dijalankan dengan benar tidak akan saling membebani satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

“Sebab selama ini masih banyak pemilih usaha dan perusahaan perkebunan yang belum taat pajak, mereka cendrung malas untuk menerima karet dari pengumpul yang sudah memiliki NPWP, hal ini menjadi indikasi kalau perusahaan perkebunan khususnya karet tidak taat membayar pajak,” kata Samon, Jumat (14/11).

Padahal jika di kaji lebih dalam, pemberlakukan PPN dikenakan untuk konsumen pembeli terakhir. Ia mencontohkan ketika petani menjual karetnya ke pengumpul, maka yang dikenakan pajak adalah pengumpul, ketika pengumpul menjual ke perusahaan sudah tidak dikenakan pajak lagi, sebab hal ini sudah menjadi tanggung jawab perusahaan untuk membayar PPN.

“Begitu juga dengan perusahaan, ketika sampai pada konsumen terakhir dialah yang dikenakan pajaknya,” jelasnya.

Adapun pokok penjelasan terkait mekanisme pengenaan PPN yang berlaku adalah sebagai berikut: PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak termasuk Barang Hasil Pertanian yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik oleh petani, pedagang, pabrikan, dll yang total penyerahannya lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

PKP yang melakukan penyerahan tersebut melakukan pemungutan PPN dengan cara menerbitkan Faktur Pajak bukti pungutan PPN dan menyetorkan melalui mekanisme SPT Masa PPN dengan menerapkan mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.

Sehingga apabila mekanisme tersebut dijalankan dengan benar, PPN tersebut bukan merupakan beban bagi Penjual. PPN adalah mekanisme pengenaan pajak atas nilai tambah dari setiap tahapan transaksi yang dilakukan. Sebagai mata rantai terakhir dari penyerahan Barang Hasil Pertanian, konsumen akhir adalah pihak yang memikul beban PPN, bukan pihak petani penjual, pedagang pengumpul, maupun pabrikan.

“Artinya tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menyatakan bahwa pengenaan PPN ini hanya akan membebani satu pihak saja, misalnya karena pabrikan merasa PPN menjadi beban maka pedagang pengumpul yang akan dibebani PPN, dimana harga barang hasil pertanian yang selama ini tidak dikenakan PPN, kemudian harga barang hasil pertanian dengan besaran harga yang sama namun didalamnya sudah termasuk PPN. Sehingga pihak pedagang maupun petani merasa tertekan atau diturunkan harga jualnya,” katanya.

Terhadap permasalahan PPN ini, Wajib Pajak baik petani, pedagang, maupun pabrikan apabila merasa masih ada yang belum dipahami, dapat meminta penjelasan atau sosialisasi kepada KPP atau KP2KP setempat.

Selanjutnya masih terkait dengan kegiatan usaha di industri pengolahan barang hasil pertanian, khususnya karet, terdapat kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 oleh pabrikan atas pembelian barang hasil pertanian dari pedagang pengumpul. Adapun garis besar permasalahan dalam pemungutan PPh Pasal 22 ini diantaranya, transaksi jual beli barang hasil pertanian berupa bokar karet masih dilakukan secara tunai, sehingga menyebabkan timbulnya keraguan atas besarnya pembelian bokar karet, baik secara kuantitas maupun harganya.

Bagi para pedagang pengumpul, karena pemungutan PPh Pasal 22 tersebut pada dasarnya merupakan pembayaran dimuka kewajiban pajak tahunannya, sehingga apabila para pedagang menerapkan pembukuan sederhana dan mengadministrasikan bukti pemungutan PPh Pasal 22 yang diterimanya dengan baik, bukti pemungutan tersebut dapat dijadikan kredit pajak dalam menentukan besarnya pph terutang pada akhir tahunnya, apakah kurang bayar atau mungkin juga lebih bayar.

“Selanjutnya apabila para pedagang pengumpul merasa membutuhkan sosialisasi atau asistensi dalam pemenuhan kewajiban pembukuan maupun pelaporan SPTnya, bisa meminta bantuan ke KPP atau KP2KP setempat,” ajaknya.

 

TEKS      : AMINUDDIN
EDITOR    : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster