Dibebani PPN, Pabrik Potong Harga Beli Karet dari Petani

 217 total views,  2 views today

Ilustrasi Karet | Dok KS

Ilustrasi Karet | Dok KS

PALEMBANG – Nasib petani karet, bakal kian tragis. Bagaimana tidak, sudah harga anjlok kini penjualan karet juga dibebani biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai 10 persen. Tak pelak itu membuat petani dan pedagang karet mengeluh.

Harga karet di Sumsel, saat ini masih berkisaran Rp 6000 per kilogram (kg) nya. Harga tersebut, saat dijual ke pabrik akan dipotong 10 persen sehingga harga karet per kg tinggal Rp 5.400 per kg. Ditingkatkan petani, harga ini bisa lebih rendah lagi.

“Memang dalam aturannya, petani dan pedagang tidak terkena PPN 10 persen. Tetapi pabrik memotong harga, yang mereka beli. Harga sudah murah, masih kena potong pajak juga,” kata Ketua Forum Komunikasi Pedagang Karet Sumsel (FKPKS), Cokro Aminoto saat bersilaturahmi dengan Asisten II bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Kamis (13/11).

Penerapan aturan tersebut sebut Cokro, meresahkan para pedagang dan petani. Sebab dengan beban PPN 10 persen tersebut, penghasilan petani dan pedagang karet semakin menurun. Harusnya kebijakan itu, tidak diterapkan dalam kondisi harga karet yang anjlok.

“Perkebunan karet kita dilanda kemarau panjang, produksi karet menurun hingga tersisa 40 persen. Permintaan karet menurun, karena negara tetangga juga mengembangkan komoditi itu. PPN ini, menyusahkan pedagang dan petani karet yang sudah susah,” ucapnya.

Wakil Ketua FKPKS, Arlan menambahkan, beban PPN 10 persen yang harusnya dikenakan kepada pabrik pengelolaan karet justru diakali sejumlah pengusaha dengan memotong dari harga beli karet yang berasal dari petani.

Akibatnya, harga karet yang murah kian bertambah murah. “Pemerintah harusnya memikirkan produktivitas karet, dari pada menerapkan aturan pajak. Lebih baik mengoptimalkan lahan pertanian atau memudahkan bibit berkualitas, bukan cuma mengambil pajak. Petani dan pedagang karet akan semakin tersiksa, apalagi jelang kenaikan Bahan Bakar Minya (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat,” ujarnya.

Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Sumsel, Fakhrurozi mengakui, kondisi komoditi karet tengah mengalami pukulan berat, dalam beberapa bulan terakhir. “Karenanya kita akan dorong agar pabrik mengikuti ketentuan, karena kondisi karet Sumsel mengelami kesulitan. Mulai dari anomali iklim hingga penurunan permintaan. Kita berharap pemerintah pusat menunda aturan PPN 10 persen,” ucapnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Ruslan Bahri menyebut, penolakkan para petani dan pedagang karet itu akan diteruskan ke Gubernur Sumsel.

Pemprov terangnya, berencana mengajak Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjend) Pajak Sumsel membahas hal ini. “Karena ranahnya di pemerintah pusat, maka kita akan sampaikan ke pimpinan. Tentunya gubernur setuju, apabila pungutan PPN ditunda di tengah-tengah masa sulit karet Sumsel,” tukasnya.

 

TEKS           : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster