Persiapan Pemilukada Terganjal Aturan

 183 total views,  2 views today

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

PALEMBANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, masih kesulitan untuk mempersiapkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang akan digelar di tujuh kabupaten di Sumsel pada 2015 mendatang, karena terganjal dengan aturan.

Ketua KPU Sumsel, Aspahani menyebut KPU belum secara leluasa dapat melaksanakan tahapan kegiatan Pemilukada, karena masih kontradiktifnya aturan Pemilukada untuk dijadikan pijakan.

Sampai saat ini jelas Aspahani, KPU dalam menjalan tugas dan fungsinya hanya berpegang pada Surat Edaran (SE) KPU Nomor 1667/KPU/XI/2014 perihal Pilkada serentak pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) yang diterbitkan oleh di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Dengan mengacu kepada SE tersebut, maka kita mendorong KPU kabupaten yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir 2015, untuk tetap intens mengawal anggaran Pemilukada agar diakomodir sesuai kebutuhan di APBD di kabupaten masing-masing,” jelas Aspahani, kemarin.

Menurut dia, KPU baru dapat bergerak aktif untuk mempersiapkan Pemilukada mendatang, awal tahun 2015. Karena lanjut dia, KPU RI juga masih menunggu DPR RI mengesahkan Perppu, dan itu kejelasannya kemungkinan baru akan didapat di bulan Januari tahun depan.

“Dalam kondisi seperti ini, kemungkinan Februari baru kita bisa melaksanakan tugas secara maksimal. Waktu yang ada juga relatif masih panjang karena kemungkinan Pemilukada yang bakal dilaskanakan serentak se-Indonesia September, kalau memang tidak ada lagi perubahan,” jelas Aspahani.

Lebih jauh Aspahani menyampaikan, di situasi saat ini pihaknya juga tidak tinggal diam, semua persiapan tetap dilakukan hanya saja belum secara terbuka. Dengan begitu sambungnya, ketika aturan yang dijadikan pijakan dalam meyelenggarakan Pemilukada sudah terang benderang, tinggal dijalankan saja.

“Secara persiapan jelas kita sudah matang. Kita juga tidak mau hanya menunggu. Sekarang tinggal menunggu intruksi dari pusat, ketika dikatakan jalankan maka kita tidak kelabakan lagi,” tegasnya.

Sementara, Pimpinan Bawaslu Sumsel, Divisi Pengawasan, Kurniawan mengatakan bahwa pihaknya juga terus berkoodinasi dengan KPU hal apa yang mesti dipersiapkan. Terutama infrastruktur di kabupaten yang akan menyelenggarakan Pemilukada, yakni Kabupaten OKU, OKU Timur, OKU Selatan, OI, Mura, PALI dan Kabupaten Muratara.

“Untuk mempersiapkan infrastruktur khususnya pengawasan jelas kita tetap mengacu pada PKPU. Kalau KPU sudah memberikan aba-aba menjalankan tahapan, maka kami akan membentuk infrstruktur seperti Panwaslu dan petugas turunan ke bawah,” katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada, ada beberapa yang juga mesti dicermati. Seperti uji publik bagi calon kepala daerah, sebelum memasuki tahapan harus terlebih dahulu menjalani uji publik selama tiga bulan. “Persiapan ini jelas akan disesuaikan seperti apa teknis di lapangan, karena juga dalam Pemilukada ke depan ini hanya memiliki kepala daerah saja,” ujarnya.

Setelah kepala daerah terpilih sambung Kurniawan, barulah wakilnya diajukan oleh Bupati terkait untuk mendapat persetujuan dari dewan dan itu bisa lebih dari satu oranag wakil.

 

TEKS           : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster