Pelayanan Publik Belum Maksimal

 142 total views,  6 views today

PALEMBANG – Pelayanan publik di Kota Palembang, masih belum maksimal. Hasil ini, didapatkan dari reses perdana yang digelar anggota DPRD DPRD Sumsel dari daerah pemilihan (dapil) Sumsel 1. Dari reses tersebut, ditemukan banyak persoalan dalam pelayanan publik di Palembang.

“Misalnya jalan, yang masih banyak rusak. Penerangan lampu jalan di pemukiman warga juga minim, parkir yang sembrawut disamping Palembang Squere (PS) dan persoalan jaminan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Persoalan-persoalan ini, banyak dikeluhkan masyarakat,” kata anggota DPRD Sumsel, Anita Noeringhati saat berdialog dengan Wakil Wali Kota Palembang, Harnojoyo, Selasa (11/11).

“Untuk BPJS, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Palembang, haruslah memberikan penjelasan kepada masyarakat. Apalagi, pemerintah pusat baru mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ini akan membuat masyarakat bingung, maka bisa diklaim untuk warga miskin dalam berobat gratis,” sambung Anita.

Masalah jaminan kesehatan tersebut ucapnya, bukanlah masalah yang mudah. Pasalnya masyarakat, masih banyak yang belum paham soal jaminan kesehatan. Disini Pemkot Palembang ujarnya, bertanggungjawab untuk memperjelas dan mensosialisasikan kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat bingung.

“Temuan kami di lapangan, banyak masyarakat mengaku bingung. Mana yang bisa digunakan untuk berobat gratis. Apalagi di Palembang memiliki Kartu Palembang Sehat (KPS), Sumsel memiliki Jaminan Kesehatan Sumsel Semesta (Jamsoskes). Intinya masyarakat ingin berobat gratis, jangan sampai mereka bingung banyaknya jaminan kesehatan,” ujarnya.

Koordinator Dapil 1, Budiarto Marshul berharap dengan komunikasi ini, pelayanan publik di Kota Palembang dapat diperbaiki. “Palembang ini adalah ibu Kota Sumsel, jadi mau tidak mau menjadi acuan bagi kabupaten/kota di Sumsel. Untuk itu, berbagai fasilitas penunjang harus mampu disediakan Pemkot Palembang,” ulasnya.

Menanggapi pendapat-pendapat tersebut,Wakil Wali Kota Palembang, Harnojoyo mengatakan, pemkot sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Ketua RT, RW, lurah dan camat hingga kepala SKPD terkait jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah. “Kalau di Palembang, KPS maupun Jamsoskes masih tetap dilayani. Tapi, kami juga menghimbau kepada masyarakat Palembang, untuk segera mengurus BPJS,” ujarnya.

Untuk pelayanan air bersih jelasnya, distribusi air bersih dari PDAM dalam beberapa waktu terakhir memang sempat mengalami gangguan. Hal itu sebut Harnojoyo disebabkan, adanya pemadaman aliran listrik oleh PT PLN.

Padahal terang Harno, PDAM masih mengandalkan suplay listrik dari PLN untuk mendistribusikan air bersih ke warga. “Untuk pengadaan genset, Pemkot Palembang masih terbatas anggaran. Karena pengadaan mesin genset itu, mencapai Rp 200 miliar. Untuk yang lainnya, kami akan segera tindaklanjuti untuk segera diselesaikan,” tukasnya.

 

TEKS         : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster