Oknum PNS tak Kerja Berbulan-bulan, PP 53 Tahun 2010 Diduga ‘Mandul’

 241 total views,  2 views today

Ilst. Hukum

Ilst. Hukum

KAYUAGUNG – Kendati telah diberlakukannya PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) namun sepertinya PP tersebut “mandul”. Pasalnya masih ada beberapa oknum PNS nakal dengan tidak masuk kerja berbulan-bulan, namun tidak juga mendapat sanksi tegas dari pihak pemerintah.

Setidaknya hal ini terjadi pada tiga orang PNS di wilayah OKI. Mereka adalah Reza Kurniawan, di mana yang bersangkutan berdasarkan informasi telah 5 bulan tidak masuk kerja.

Namun sampai tidak diberhentikan dari PNS dan telah masuk lagi. Di mana Reza Kurniawan sebelumnya merupakan PNS di Bappeda OKI lantaran kasus tidak disiplin itu, dia dipindahkan ke BKD OKI dan sekarang sudah masuk kembali, dan tidak mendapatkan sanksi berat atas perbuatannya.

“Ya, memang benar Reza Kurniawan, dulunya PNS Bappeda dan sudah dipindahkan ke BKD OKI, dia sudah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar disiplin lagi,”ujar Sekretaris BKD OKI, Hajar belum lama ini.

Kata Sekda OKI Husin, bahwa Reza Kurniawan telah diberikan pembinaan atas perbuatannya yang melanggar PP nomor 53 tahun 2010 tersebut.

“Itu, sudah kita berikan pembinaan sekarang dia dipindahkan ke BKD,” kata Husin.

Selain Reza Kurniawan, ternyata ulah nakal PNS juga terjadi, pada Lurah Kedaton, Kayuagung,  Mat Rodi terhitung tidak masuk kerja pada bulan April 2014 hingga bulan Agustus 2014.

“Yo, Pak benar Lurah kami idak pernah ngantor, kami dak tahu juga apo sebanyo,” ujar salah seorang warga Kedaton yang bernama Alim.

Camat Kayuagung  selaku pimpinan dalam koordinasi tugas para lurah yang bertugas di wilayah Kayuagung menyatakan telah beberapa kali melakukan pemanggilan dan peneguran namun seperti tidak diindahkan oleh yang bersangkutan akhirnya menyerahkan permasalahan tersebut kepada Bupati OKI.

Inspektorat sebagai penegak disiplin terhadap PNS disetiap instansi pemerintah, seperti pada kenyataannya jelas hanya sebatas selogan saja dalam penegak disiplin Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kabupaten OKI nampaknya tidak juga mengambil tindakan tegas kepada oknum PNS tersebut.

Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengatur hukuman disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati jam kerja tanpa alasan yang jelas atau sah, selama 46 hari maka akan mendapatkan hukuman disiplin seperti berikut, tidak masuk kerja selama 5 hari sampai 20 hari yaitu hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, tertulis dan tidak puas secara tertulis.

Selama 20 hari sampai 35 hari hukuman disiplin sedang berupa penundaaan kenaikan gaji secara berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, selama 35 hari samapai 46 hari yaitu hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Namun sayang PP tersebut sepertinya tidak berlaku bagi kedua PNS tersebut.

 

TEKS     : DONI AFRIANSYAH

EDITOR    : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster