Disdik OKI : Pungutan Itu “Sah-Sah” Saja

 308 total views,  2 views today

KAYUAGUNG – Bila anggota DPRD OKI, Amirsyah merasa prihatin tentang adanya pungutan SPP setiap bulannya terhadap siswa di SMPN 7 Mesuji.

Lain halnya dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Drs Zulkarnain, saat dimintai tanggapannya tentang adanya pungutan uang bangunan sebesar ratusan ribu per siswa serta diberlakunnnya SPP bagi semua siswa oleh SMPN 7 Mesuji.  Mantan Kepala BKD OKI ini mengatakan, pungutan itu sah-sah saja, kalau sudah dilakukan melalui rapat komite. Sekalipun itu diberlakukannya iuran SPP oleh pihak sekolah.

“Ya, saya kira sah-sah saja kalau sudah disepakati melalui komite,” ujar Zulkarnain kepada awak media.

Kendati demikian, kata Zulkarnain, pihaknya tetap akan menyelidiki hal ini dan akan memanggil kepala sekolah bersangkutan.

“Sabar nanti kita selidiki dulu. Karena hal ini penangananya  tidak muda membalik telapak tangan. Karena tahu sendiri itukan sekolah satu atap. Apalagi tidak memiliki jumlah guru PNS,”  ucapnya.

Bila memang SPP diberlakukan di sekolah tersebut. Artinya Dinas Pendidikan OKI, “kecolongan” oleh ulah nakal pihak sekolah. Pasalnya sebagai sekolah negeri tentu sekolah tersebut dari pemerintah pusat juga menerima Dana Bantuan Sekolah (BOS) yang juga diperuntukkan untuk SPP siswa.

Dan, bila hal itu demikian, maka pihak sekolah dua kali mendapatkan dana, satu dari BOS kedua dari SPP siswa. Yang notabennya untuk program sekolah gratis tidak ada lagi pungutan SPP terhadap siswa karena telah ditanggung pemerintah dari BOS pusat dan dana sharing sekolah provinsi Sumsel.

Ulah pihak sekolah, tentu sangat bertentangan. Dengan imbauan Wakil Gubernur Sumsel, Ir H Ishak Mekki, yang mengimbau pemerintah kabupaten OKI saat kunjungan menghadiri HUT OKI beberapa waktu lalu. Ishak meminta agar pemerintah OKI memperhatikan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dimana program tersebut kata dia, merupakan program unggulan Sumsel. Yang juga telah berjalan di OKI sejak kepemimpinanya.

“Jangan ada lagi siswa miskin tidak sekolah karena tidak ada biaya,” ujar Ishak Mekki.

Sementara Dedi Rusdinato, Kabid PLS yang sebelumnya dikanfirmasi belum menerima adanya laporan tersebut. Kendati demikian Dedi yang merupakan mantan Sekretaris Disdik OKI itu, mengatakan penarikan SPP oleh sekolah terhadap siswa jelas melanggar aturan.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah wali/orangtua siswa di SMP Negeri 7 Mesuji OKI merasa keberatan dengan adanya pungutan uang bangunan Rp 334 000/siswa/tahun dan SPP Rp 21 000 ribu/siswa/bulan. Kebijakan pungutan ini ditetapkan dalam rapat komite yang dilaksanakan Kamis (6/11) lalu, meskipun saat rapat banyak wali/orangtua siswa memprotes karena keberatan.

Dua jenis pungutan itu berlaku mulai tahun ajaran 2014-2015, siswa/i di SMP Negeri 7 Mesuji dari kelas I sampai III berjumlah 107 orang. Hesti (nama samaran) warga setempat yang anaknya bersekolah di SMP Negeri 7 Mesuji kepada wartawan, Minggu (9/11) siang kepada wartawan mengaku keberatan adanya pungutan itu.

“Kalau uang bangunan, aku memang belum membayarnya karena belum ada duitnya. Tapi kalau uang SPP sudah aku bayar usai rapat itulah, aku bayar untuk 5 bulan sekaligus,”ungkap ibu yang memiliki 2 anak yang semuanya bersekolah di SMPN 7 Mesuji.

Katanya pula, untuk SPP ada bukti pembayaran menggunakan Kartu SPP berwarna orange yang sudah dibagikan ke seluruh orangtua/wali siswa. Sedangkan untuk pembayaran Uang Bangunan, tidak ada kartu atau bukti apapun yang diberikan sekolah.

“Jadi kalau orangtua/wali siswa bayar Uang Bangunan, nanti pihak sekolah akan mencatat nama orangtua dan nama siswanya sebagai bukti telah membayar. Saat rapat komite, sebenarnya banyak orangtua dan wali yang keberatan dan protes tapi protes kami diabaikan,”ungkapnya.

Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Mesuji, Drs Sumarji belum bisa dikonfirmasi mengenai keduanya pungutan yang diduga Pungli tersebut. Salah satu oknum guru honor yang mengajar di sekolah inipun membenarkan adanya Uang Bangunan dan Uang SPP dengan jumlah Rp 334 000/tahun dan Rp 21 000/bulan itu

“Uang SPP dan Uang Bangunan berlaku untuk seluruh siswa dari kelas I sampai kelas III, siswa kami berjumlah 107 orang,” ungkap sumber oknum guru ini yang enggan dituliskan namanya.

 

TEKS    : DONI AFRIANSYAH

EDITOR    : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster