Tolak UMP Sumsel 2015, Ratusan Buruh “Kepung” DPRD Banyuasin

 172 total views,  2 views today

Ratusan buruh di Kabupaten Banyuasin, kemarin mendatangi DPRD Banyuasin. Mereka menolak UMP Sumsel 2015 | Dok KS

Ratusan buruh di Kabupaten Banyuasin, kemarin mendatangi DPRD Banyuasin. Mereka menolak UMP Sumsel 2015 | Dok KS

BANYUASIN – Ratusan buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), Senin (10/11), “mengepung” DPRD Banyuasin. Ratusan buruh ini datang ke gedung rakyat tersebut, untuk menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel 2015 yang telah ditetapkan.

UMP Sumsel sendiri selama ini, dijadikan patokan sebagai standar upah di Kabupaten Banyuasin sebab Bumi Sedulung Setudung ini belum bisa menetapkan standar upah sendiri karena belum terbentuknya Dewan Pengupahan.

Pantauan Kabar Sumatera, sekitar 300 buruh ini mendatangi DPRD Banyuasin dengan membawa berbagai atribut seperti spanduk dan poster yang isinya menolak penetapan UMP 2015 sebesar Rp 1.974.346.

Angka tersebut menurut Urmin Halim, koordinator lapangan (korlap) didampingi Sumarjo, koordinator aksi (korak), jika merujuk pada standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), terlalu rendah. Apalagi sebutnya, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebentar lagi akan dinaikkan oleh pemerintah.

“Jika harga BBM dinaikkan, maka akan memicu kenaikan harga bahan pokok. Artinya, UMP yang ditetapkan tersebut tidak artinya. Jika UMP 2015 itu, dipaksakan maka kehidupan buruh akan kian memprihatinkan dan semakin banyak utang,” ujarnya.

Karenanya sebut dia, kalangan buruh di Banyuasin menolak politik upah murah yang dilakukan pemerintah. “Kami minta Pemkab Banyuasin, segera membentuk Dewan Pengupahan. Sehingga Banyuasin bisa menetapkan standar upah sendiri,” desaknya.

Menanggapi tuntutan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Banyuasin meminta buruh di Banyuasin untuk bersabar. “Kita siap memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan buruh, namun kami minta untuk bersabar dulu. Tunggu sampai pelantikan pimpinan dewan defenitif dan pembentukan aat kelengkapan dewan,” kata Heriyadi, anggota DPRD Banyuasin dari Fraksi PAN.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banyuasin, Yos Karumudin mengatakan, Kabupaten Banyuasin sampai saat ini memang belum bisa menentukan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Pasalnya di sampai saat ini, Dewan Pengupahan belum terbentuk.

“Namun kita sudah mengumpulkan para pengusaha di Banyuasin, untuk membentuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Pembentukan Apindo itu, salah satu syarat untuk membentuk Dewan Pengupahan,” tukasnya.

 

TEKS           : DIDING KARNADI

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster