Hizbut Tahrir : Kenaikan BBM Sengsarakan Masyarakat

Tolak Kenaikan BBM - Puluhan masa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Provinsi Sumsel, Palembang, Senin (10/11). Mereka menolak keras rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).  Foto : Bagus Kurniawan/KS

Puluhan masa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Provinsi Sumsel, Palembang, Senin (10/11). Mereka menolak keras rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). | Foto : Bagus Kurniawan/KS

PALEMBANG – Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsisidi terus ditentang masyarakat. Kemarin (10/11), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumsel meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM tersebut.

Permintaan itu disampaikan mereka, saat melakukan aksi di DPRD Sumsel. Ketua HTI Sumsel, Mahmmud Zamhur menyebut kenaikan harga BBM tersebut akan menyengsarakan masyarakat. Itu sebutnya, adalah bentuk kezaliman.

“Kenaikan harga BBM itu, biaya sosialnya lebih penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Harga BBM dinaikkan, maka semua barang kebutuhan hidup ikut naik, barang-barang naik akan tetapi pendapatan kita tidak naik. Ini akan menyengsarakan rakyat, namanya,” kata Zamhur dalam orasinya di DPRD Sumsel, kemarin.

Sementara itu anggota DPRD Sumsel, Hasbi Asadiki menyebut BBM adalah kebijakan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah. Namun sebut politisi Partai Golkar ini, secara pribadi ia menolak kenaikan harga BBM tersebut.

“Kalau pun pemerintah mau menaikkan harga BBM, jangan berlama-lama seperti saat ini. Sebab itu akan menimbulkan spekulasi di masyarakat, misalnya terjadi kepanikan, terjadi penimbunan. Kalau memang akan naik, sampaikan secara tegas,” ujarnya.

Hasbi menyebut, sebaiknya harga BBM memang belum dinaikkan. Sebab saat ini, daya beli masyarakat rendah. Di Sumsel, yang mayoritas masyarakat nya menggantungkan hidup di karet, dibuat kelimpungan dengan anjloknya dengan harga karet.

Jika harga BBM naik maka sebut dia, daya beli masyarakat akan semakin jatuh. “Ini akan menimbulkan kerawanan sosial. Kondisi hidup masyarakat, sudah berat jangan tambah berat lagi beban hidup mereka,” ujarnya.

Bagaiman dengan kompensasi yang diberikan pemerintah ? menurut Hasbi, kompensasi yang diberikan dalam bentuk pendidikan gratis dan kesehatan gratis melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), bukanlah kompensasi kenaikan harga BBM tetapi kewajiban pemerintah.

“Perintah hukumnya wajib untuk menjami pendidikan dan kesehatan warganya. Jadi itu, bukan kompensasi kenaikan BBM. Masyarakat sekarang butuh, bagaimana mereka bisa makan. Itu yang harus dipikirkan pemerintah, sebaiknya harga BBM jangan dinaikkan,” tukasnya.

 

TEKS          : ARDY FITRIANSYAH

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com