Tujuh Perusahaan Menunggak Retribusi Tower

 340 total views,  2 views today

Ilustrasi BTS | Dok KS

Ilustrasi BTS | Dok KS

MUARAENIM – Hingga November, tercatat ada tujuh perusahaan pemilik tower di Kabupaten Muaraenim yang belum membayar kewajibannya untuk membayar retribusi. Dari tujuh perusahaan tersebut, jumlah tunggakan retribusi yang harus dibayarkan totalnya mencapai Rp 2 miliar.

Ketujuh perusahaan dimaksud yaki PT Sampoerna Telekomunikasi yang memiliki tiga tower yakni Rp 44.751.880. Kemudian PT Protelindo dengan empat tower Rp.43.554.359,80, PT Dian Swastatika Sentosa sebanyak 10 buah tower Rp.90.005.631.

Kemudian PT Telkomsel sebanyak 51 tower sebesar Rp.822.852.939,40, PT.Huchinson sebanyak 8 tower Rp 81.470.876, 80, PT Exelcomindo Pratama sebanyak 37 tower Rp.530.661.030,80 dan PT Indosat Tbk sebanyak 43 tower sebesar Rp.455.794.072,20

“Besaran retribusi itu dihitung sampai April. Tujuh perusahaa itu, wajib membayar paling lambat per 31 Desember. Bila dibayar lewat tanggal itu, maka akan didenda dua persen setiap bulan dari tagihan retribusi,” kata Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Muaraenim, Jumhari Yunus melalui Kasi Pos dan Telekomunikasi, Zainal Arifin ketika dihubungi, Minggu (9/11).

Dikatakan Zainal, besaran tagihan tersebut sudah sesuai Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Perbup Nomor 40 tahun 2014. Sedangkan besaran retribusi, dihitung berdasarkan NJOB sesuai UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 124.

“Sampai sekarang baru PT Telkomsel yang mengajukan keberatan, atas jumlah besaran retribusi yang diajukan. Perusahaan yang lain ,belum ada konfirmasi ataupun mengajukan keberatan. Pajak retribusi tower ini ,dikenakan setelah tower beroperasi,” terangnya.

Perihal keberatan dari PT Telkomsel itu, terang Zainal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah melayangkan Surat Nomor 973/1029/penda-02/2014 ke PT Telkomsel. Isinya, perintaan keringanan tersebut, tidak dapat dikabulkan.

“Sampai November, belum ada satu pun pemilik tower yang sudah melunasi pajak retribusi operasional towernya. Untuk penindakan, kita akan kerjasama dengan lintas sektoral seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) PP Kabupaten Muaraenim sebagai penegak Perda dan Perbup,” tukasnya.

 

TEKS           : SISWANTO

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster