Perusahaan wajib Ikut BPJS Kesehatan

 227 total views,  4 views today

Tampak petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedang melayani warga di Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang, Kamis (2/1). Selain antrian yang cukup panjang warga juga mengeluhkan minimnya sosialisasi tentang ini, sehingga kebanyakan warga masih bingung untuk menggunakan layanan yang resmi diluncurkan 1 januari lalu. Foto : Bagus Kurniawan/KS

Tampak petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedang melayani warga di Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang, Kamis (2/1). | Foto : Bagus Kurniawan/KS

PALEMBANG – Perusahaan yang berada di Sumsel, diminta untuk segera mengikutsertakan pegawainya dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebelum 1 Januari 2015 mendatang.

Instruksi ini mengacu pada Perpres RI Nomor 111 tahun 2013. Pada pasal 6 diterangkan, kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Tenggat waktu bagi BUMN, usaha besar, menengah dan kecil untuk mengikutsertakan pegawainya dalam program BPJS, per 31 Desember 2014.

“Bila sampai tanggal tersebut perusahaan belum mendaftar ke BPJS, pemilik perusahaan terancam sanksi kurungan penjara atau denda Rp 1 milyar,” kata Kepala Divisi (Kadiv) Regional III BPJS Cabang Sumsel, Handaryo, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sebanyak 3.095 perusahaan dari berbagai bidang yang berada di Sumsel belum mendaftarkan pegawainya dalam program BPJS Kesehatan ini. “Sedangkan untuk pengusaha mikro, batas waktu mendaftar paling lambat 1 Januari 2016.

Ia menegaskan, dari 4.894 perusahaan yang berada di Sumsel, baru 1.799 perusahaan yang telah mendaftar BPJS. Dan baru sekitar 3,3 juta atau 44% penduduk dari 7,4 juta total populasi Sumsel yang telah terdaftar ke dalam BPJS.

“Pada 1 Januari 2019 mendatang, diharapkan seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, telah terdaftar dalam BPJS. Artinya, seluruh rumah sakit pun sudah harus mau melayani pasien dengan pelayanan BPJS apabila tidak mau kehilangan pasien,” kata dia.

BPJS pun terus mensosialisasikan program ini kepada pihak perusahaan yang belum mendaftarkan diri. “Kita menyediakan tempat untuk semua orang, juga pihak perusahaan-perusahaan yang ingin mengerti tentang sistem jaminan kesehatan nasional ini. Datanglah ke kantor BPJS, dan kami siap menjelaskannya pada hari kerja,” tegas Handaryo.

Pihak BPJS pun menggandeng Dinas Tenaga Kerja Provinsi (Disnaker)Sumsel untuk mendorong para pengusaha segera mendaftarkan diri dengan BPJS. Kini, Disnaker Sumsel memiliki satuan unit pengawasan yang bertugas untuk mendorong dan memperingati para pengusaha perihal keikutsertaan BPJS ini.

“Semakin banyak perusahaan yang sadar untuk ikutserta dalam program BPJS, beban pemerintah provinsi Sumsel yang menanggung program Jamsoskes pun akan berkurang. Lebih cepat lebih baik,” kata dia.

Sementara, Asisten III Bidang Kesra Setda Provinsi Sumsel, Ahmad Najib menilai, keberadaan BPJS ini cukup memberikan dampak positif bagi pelayanan kesehatan masyarakat Sumsel. Termasuk untuk permasalahan integrasi, Pemprov Sumsel sendiri terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kita juga berharap kehadiran BPJS Kesehatan dapat membuat pihak-pihak perusahaan segera mendaftarkan pegawainya dalam layanan kesehatan ini. Sebab, hal ini sudah dimuat dalam Undang-undang yang berlaku jika perusahaan wajib memiliki layanan kesehatan. Jika tidak, maka bisa diberikan tuntutuan,” tukasnya.

 

TEKS           : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster