Pemkab OKI Hapus Insentif Ustadz

 151 total views,  3 views today

Anak-anak Sedang Belajar Membaca Al-quran | Foto : Bagus Kurniawan/KS

Anak-anak Sedang Belajar Membaca Al-quran | Foto : Bagus Kurniawan/KS

KAYUAGUNG – Jika setiap tahun guru ngaji atau ustadz-ustadzah yang tersebar di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menerima insentif dari pemerintah daerah setempat, pada era kepemimpinan Bupati Ishak Mekki. Kali ini tahun 2014 para ustadz dan ustadzah tersebut tidak akan menerima Insentif itu kembali kerena pemerintah menghapuskan semua insentif tersebut.

Hal ini ditegaskan langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten OKI Husin MM, belum lama ini. Menurut dia Pemkab OKI setidaknya mengeluarkan kurang lebih Rp 1,4 miliar untuk  insentif guru ngaji atau ustadz-ustadzah se-Kabupaten OKI.

“Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada para ustadz-ustadzah di 18 Kecamatan dalam Kabupaten OKI, karena insentif yang kami keluarkan setiap tahun, terpaksa tahun ini ditiadakan,” kata Husin.

Menurut Husin, penghapusan pemberian insentif tersebut karena selama ini dana tersebut dikeluarkan mengunakan dana hibah, sementara pengeluaran dana hibah tersebut sekarang sedang mendapat lampu kuning dari Badan pemeriksa keuangan (BPK).

“Maklum saja beberapa waktu yang lalu, kita sedang mendapat lampu kuning atau peringatan dari BPK mengenai penggunaan dana hibah, mengingat pengeluaranya dianggap oleh BPK  menyalahi aturan, meski dana hibah yang kita keluarkan  tersebut tidak ada indikasi korupsi, semuanya sampai pada objek yang kita bantu, hanya prosedurnya yang kurang benar,” ungkap Sekda.

Menurut Sekda dana hibah yang dikeluarkan untuk Insentif ustadz-ustadzah itu dikeluarkan secara berulang-ulang setiap tahun, itu dianggap BPK menyalahi.

“Idealnya dana hibah itu tidak boleh dikeluarkan berulang-ulang, kemudian pengeluarannya juga harus ada proposal, tidak boleh dikeluarkan tanpa ada proposal,” ungkapnya.

Pihaknya meminta kepada Para ustadz-ustadzah agar tidak menyalahkan Pemkab OKI, kedepan insentif itu diusahakan akan di keluarkan kembali, tetapi bukan melalui pos dana hibah, melainkan melalui dana kegiatan.

Di tahun 2013 yang lalu ustadz-ustadzah di Kabupaten OKI sebanyak 3.500 orang, satu ustadz menerima  Rp. 600 ribu/orang, selain ustadz-ustadzah, insentif juga diberikan kepada 345 orang P3N yang tersebar di 18 Kecamatan yang masing-masing menerima Rp 1,5 juta.

Selain itu sebanyak 45 pondok pesantren (ponpes) yang tersebar di wilayah Kabupaten OKI tahun 2013 lalu juga mendapat bantuan operasional dari Pemerintah Kabupaten OKI sebanyak Rp 1 miliar. untuk tahun ini bantuan itu ditiadakan.

Bupati OKI Iskandar, mengintruksikan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) terkait untuk lebih hati-hati dalam mengeluarkan dana hibah.

“Saat ini penggunaan dana hibah terutama di Pemkab OKI sedang menjadi perhatian BPK, kita sudah diberi rambu, agar lebih teliti dalam pencairan dana hibah,” kata Iskandar.

Menurut Iskandar, kedepannya SKPD terkait, terutama Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), bagian hukum dan asisten sekda agar lebih teliti lagi. Pengeluaran dana hiba yang harus diwanti-wanti, menurut orang nomor satu di OKI ini, yakni hibah yang selama dikeluarkan  berulang-seperti insentif ustadz-ustadzah dan bantuan
Ponpes.

“Bukan berarti pemerintah yang sekarang menghambat intensif, tetapi ternyata menurut BPK hal itu tidak sesuai prosedur, kemudian hibah yang disalurkan tanpa ada  proposal dan lain-lain ini akan dievaluasi lagi,” katanya.

Bupati juga mengintruksikan kepada SKPD dalam penggunaan anggaran berkonsultasi dengan kejari, jangan sampai dengan ketidak pahaman SKPD tentang hukum, ujung-ujungnya SKPD  berurusan dengan hukum.

“Untuk menghindarinya dipandang perlu, adanya pendamping hukum, supaya tidak
berbenturan dengan hukum,” jelasnya.

 

TEKS    : DONI AFRIANSYAH

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com