Dana Bangub Diduga Diselewengkan

 260 total views,  2 views today

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

PALEMBANG – Dana bantuan seyogyanya dimanfaatkan dan digunakan sebaik-baiknya, untuk kebutuhan masyarakat. Namun, temuan dilapangan, Pemprov Sumsel mendapat laporan kalau ada enam desa yang mendapat sorotan terkait penyimpangan dana Bantuan Gubernur (Bangub) 2014.

Kepala Biro Pemerintah Setda Sumsel, Edward Chandra menegaskan, ke enam desa tersebut terdapat di Kabupaten PALI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara (Muratara) serta dua desa di OKU Selatan.

Menurutnya, temuan penyimpangan tersebut, didapat dari laporan masyarakat yang menduga telah terjadi penyimpangan Bangub yang dilakukan oknum pejabat pemerintahan setempat. “Ada diantaranya Kepala Desa (Kades) yang nakal dan tidak menyalurkan bantuan ke masyarakat. Jadi kita menerima laporannya dari masyarakat setempat, dan minta kita untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” kata Edward, kemarin.

Jika memang terbukti melakukan penyimpangan lanjut Edward, sanksi terberat yang harus diberikan kepada daerah yang bersangkutan, bangub yang diberikan setiap tahun tersebut bisa saja dihentikan sementara. “Jangan diberikan lagi. Tentunya kita berkoordinasi dengan bupati jika ada pejabat daerah bermasalah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk tahun ini, bagub tersebut sudah terealisasi seluruhnya. Sedangkan pada 2015 mendatang, masih melihat hasil evaluasi dan menunggu kebijakan pusat mengenai desa yang menerima bantuan sebesar Rp100 juta perdesa tersebut.

Dengan total yang ada, secara keseluruhan, bagub ini mencapai angka Rp 323.100.000.00. Jumlah itu ditujukan kepada 2846 desa, 385 kelurahan yang berasal dari 231 kecamatan di 17 kabupaten/kota di Sumsel.

“Bukan tak mungkin bantuan ini akan meningkat kedepan seiring dengan peningkatan APBD. Untuk itu saya harapkan masyarakayt memanfaatkan sekaligus mengawasi bantuan ini agar tepat guna dan tepat sasaran,” jelasnya.

Edward menegaskan, di desa dana itu digunakan sebesar Rp 8 juta untuk PKK Desa, Rp 7 Juta Posyandu, Rp 7 juta untuk karang taruna, Rp 33,8 juta bagi usaha ekonomi produktif, Rp 10 juta tambahan penghasilan kepala desa, Rp 10 juta untutk tambahan penghasilan perangkat desa, Rp 2 juta biaya operasional dan pelaporan, Rp 10 juta tambahan penghasilan BPD, Rp 5 juta untuk LPMD, dan Rp 7,3 juta untuk P3N.

“Sedangkan untuk kelurahannya PKK Rp 15 juta, Posyandu Rp10 juta, Karang Taruna Rp10 juta, Usaha ekonomi produktif Rp 43,8 juta,Pembinaan administrasi kelurahan dan pelaporan Rp 4 juta, TP P3N Rp 7.2 juta dan TP LPMK Rp 10 juta,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman menegaskan, dengan bantuan ini pemerintah desa itu harus proaktif dan antisipatif dalam menetapkan langkah-langkah strategis dengan memanfaatkan berbagai peluang dan potensi agar dikembangkan sebagai sumber pendapatan desa itu sendiri.

“Selain itu saat ini masih rendahnya kemampuan dan sumber daya manusia aparat pemerintah desa yang merupakan tantangan utama. Melalui pembinaan yang sistematis, terpadu dalam bentuk program-program dan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan, sosialisasi terutama dalam konteks pengembangan potensi desa. Sehingga dalam pengelolaan anggaran bantuan dapat terlaksana dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

 

TEKS            : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster